12 April 2021

Kominfo Kalsel Konsultasi Perpanjangan Izin LPPL

2 min read

Foto bersama dengan Kepala Seksi Layanan Perizinan Radio Swasta dan Asing Kemkominfo RI, Sudarmedi (kemeja putih), Kepala Bidang Informasi Publik & Statistik, Syarifah Noorhani (batik coklat).

JAKARTA – Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 pasal 14 ayat 1, Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Terkait hal tersebut Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Kalimantan Selatan, Syarifah Noorhani bersama kru LPPL Abdi Persada FM melakukan kunjungan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia yang diterima langsung oleh Kepala Seksi Layanan Perizinan Radio Swasta dan Asing, Sudarmedi, Kamis (13/9).

Dalam kunjungan ini disampaikan Syarifah pihaknya melakukan konsultasi mengenai perizinan LPPL Abdi Persada yang akan berakhir pada tahun 2020 mendatang.

“Kita menyampaikan informasi kepada masyarakat (siaran) ada syarat-syaratnya, yang pertama adalah dari Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon). Jika izin penyiaran telah habis masanya maka akan mendapatkan teguran. Oleh karenanya kami melakukan konsultasi ini,” ujar Syarifah.

Syarifah menambahkan, pihaknya tidak ingin masyarakat Kalimantan Selatan ketinggalan informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan di provinsi ini, oleh karenanya harus selalu update informasi mengenai perizinan penyelenggaraan penyiaran ini.

“Maka dari itu setahun sebelum izin itu berakhir harus sudah memenuhi syarat perpanjangan izin,” katanya lagi.

Sementara itu,  Kepala Seksi Layanan Perizinan Radio Swasta dan Asing, Sudarmedi menjelaskan bahwa radio yang tidak memiliki izin hak siar maka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penyiaran.

“Ya tidak boleh, sanksinya adalah tidak boleh bersiaran,” ucapnya.

Sudarmadi mengatakan jika radio tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) maupun Izin Stasiun Radio (ISR), atau bahkan salah satu dari IPP dan ISR tersebut maka tidak diizinkan mengudara.

“Jadi wajib, wajib harus punya izin,” tegasnya.

Untuk diketahui Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) hanya berlaku selama 5 tahun, sedangkan Izin Stasiun Radio (ISR) harus dilaporkan setiap tahun kepada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon). (EYN/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.