12 April 2021

Pansus Raperda Penguatan Pendidikan Karakter, Gelar Uji Publik

2 min read

Para Narasumber dalam Seminar/Uji Publik Raperda Penguatan Pendidikan Karakter.

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penguatan Pendidikan Karakter menggelar Seminar atau Uji Publik di Aula Rapat Gedung Baru DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (29/8).

Ketua Pansus Raperda tersebut, Muhammad Lutfi Saifuddin mengatakan di dalam payung hukum itu mewajibkan semua SKPD untuk terlibat dalam penguatan pendidikan karakter, bukan hanya urusan tetapi juga fungsi.

“Artinya bahwa setiap SKPD ini harus membuat program yang bisa menyentuh pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren dan sekolah keagamaan,” katanya.

Pasalnya, menurut Lutfi, selama ini diketahui pihak eksekutif agak kesulitan untuk masuk ke ranah pendidikan keagamaan karena merupakan kewenangan Kanwil Kemenag. Oleh karena itu, dengan adanya Raperda Penguatan Pendidikan Karakter iniĀ  diharapkan Pemprov Kalsel dapat memberikan bantuan kepada pendidikan keagamaan.

Lutfi juga mengharapkan penguatan pendidikan karakter ini, bukan hanya sisi Dinas Pendidikan saja tetapi semua instansi terkait.

“Sebagai contoh dari Dinas Perindustrian bisa memberikan pelatihan-pelatihan industri kreatif kepada pondok-pondok pesantren atau dinas Koperasi bisa memberikan pelatihan terkait Koperasi kepada Ponpes. Bahkan dinas Kesehatan bisa memberikan pelatihan tentang kesehatan kepada Ponpes,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan setelah kegiatan uji publik ini, Pansus akan segera mengirimkan draft raperda Penguatan Pendidikan Karakter di Kalsel ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi dan fasilitasi.

“Kami berharap hasil fasilitasi bisa segera diterima agar Raperda bisa disahkan menjadi Perda. Sehingga bisa diimplementasikan pada tahun 2020,” katanya.

Menurutnya lagi, meskipun tidak dapat disahkan oleh Anggota DPRD Periode 2014 – 2019 karena masa jabatan mereka akan berakhir pada 9 September 2019, namun hal itu bukanlah masalah. “Karena pembahasan raperda sudah rampung oleh anggota dewan yang lama dan bisa segera disahkan setelah mendapatkan fasilitasi Kemendagri oleh Anggota Dewan Periode berikutnya,” pungkasnya. (NRH/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.