13 April 2021

Pelaku Usaha di Kabupaten Banjar Wajib Miliki NPWP Domisili

2 min read

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banjar menggelar Tax Gathering dan sosialisasi kepada para pelaku usaha, yang bergerak disektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, di Wilayah Banjar mengenai kewajiban mempunyai NPWP domisili dan pelapor pajak dan rekonsiliasi pajak bumi dan bangunan (PBB) pertambangan, perkebunan, dan perhutanan di Aula Barakat Pemerintah Kabupaten Banjar, Rabu (28/8).

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Mukhammad Hilman, didampingi Kepala KPP Pratama Banjarbaru Muhammad Na’im Amali, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banjar Syahrialludin.

Penandatangan MoU antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banjar bersama KPP Pratama Banjarbaru.

Usai sosialisasi, kepada sejumlah wartawan disampaikan Hilman kegiatan yang diadakan ini untuk menindaklanjuti MoU dengan KPP Pratama Banjarbaru.

“Kami juga melakukan sosialisasi kepada sedikitnya 60 pelaku usaha, yang bergerak disektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, di Wilayah Kabupaten Banjar agar para pelaku usaha mau dan bersedia membuat NPWP Domisili sehingga terdapat dana bagi hasil dari para pelaku usaha dengan Pemerintah Kabupaten Banjar,” ungkap Hilman.

Hilman berharap, dengan adanya  pemasukan dari para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banjar, maka bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjar.

” Juga bagi para pelaku usaha, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan juga ada pembangunan-pembangunan infrastruktur di lokasi-lokasi kerja dan usaha mereka sehingga dapat memudahkan bagi masyarakat Banjar, untuk berusaha kedepannya, dengan situasi kenyamanan infrastruktur yang lebih baik,” lanjut Hilman.

Disampaikan Hilman pula, pihaknya akan melakukan pendataan ulang terkait para pelaku usaha di Kabupatan Banjar.

“Hari ini kami akan menginventarisir ulang, terkait dengan pelaku-pelaku usaha yang bergerak disektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, di Wilayah Banjar sebagai potensi pajak dan juga untuk mengetahui sejauh mana ketaatan mereka untuk membayar pajak,” pungkasnya. (TR02/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.