Barito KualaNews

Soal Tapal Batas, Dewan Batola Mediasi Warga Desa Jambu Baru dengan PT TAL

BARITO KUALA – Senin (5/8), DPRD Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan acara temu bicara antara warga Desa Jambu Baru dan Perusahaan PT TAL (Tasnida Agro Lestari) terkait permasalahan soal tapal batas desa yang terjadi akhir-akhir ini. Acara dibuka secara  langsung oleh Ketua DPRD Batola Hikmatullah dan di pimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Batola, Anggota Komisi II DPRD Batola, jajaran DPRD Kabupaten Barito Kuala serta pihak perwakilan Perusahaan bagian Humas PT TAL  Subagio dan perwakilan masyarakat Jambu Baru.

Suasana musyawarah antar warga desa Jambu Baru Dan PT. TAL yang di tengahi DPRD Batola.

Saat membuka acara Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala Hikmatullah mengatakan bahwa pertemuan ini adalah hal yang baik karena tiap perwakilan hadir baik dari pihak warga Desa dan PT TAL.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Kuala Syarif Faisal berharap dari pertemuan ini akan menghasilkan sebuah keputusan yang bisa memberikan kemenangan kedua belah pihak.

“Kami berharap kita semua disini mendapat pembelajaran, dan berdiskusi dengan mendengarkan setiap pernyataan yang ada, sehingga mendapatkan kesepakatan yang menjadi acuan kita baik dari masyarakat dan perusahaan,” ucap Syarif.

Saat dipersilahkan berbicara Subagio bagian Humas PT TAL mengatakan, bahwa perysahaan.ini telah memiliki izin lokasi dan usaha perkebunan dan telah memiliki HGU melalui beberapa proses seluas 8000 hektar.

“Setelah memiliki HGU Perusahaan mulai membebaskan lahan untuk di kelola karena mendapat izin usaha, dalam bentuk tali asih dari masyarakat,” ucap Subagio.

“Yang kami kerjakan adalah Desa Banitan dan Belukung dan belum mencapai wilayah desa Jambu Baru karena belum ada kesepakatan dengan warga desa,” tambahnya.

Setelah mendengarkan hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Batola Syarif Faisal meminta kejelasan lagi dari pihak PT TAL bagaiman proses pihak Perusahaan mendapatkan izin usaha, lokasi, Dan keluarnya HGU agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang lengkap tidak hanya menjustify pihak perusahaan saja.

“Seperti apa kronologisnya bapa mendapatkan izin tersebut,” pinta Syarif.

Terkait hal tersebut Subagio mengatakan, HGU PT TAL diterbitkan oleh BPN Pusat pada 23 Juli 2013 dengan luasan sertifikat pertama 788,26 Hektar, sertifikat kedua 1871 Hektar sertifikat Ketiga 2622 Hektar, sertifikat ke 4 3634 Hektar dengan jumlah 8000 ribu lebih hektar, ditambah dengan berbagai penjelasan lain.

Seluruh perwakilan saat berfoto bersama.

Pada pertemuan ini perwakilan warga juga diminta menyampaikan tuntutan dan masukan untuk PT TAL. Salah satu perwakilan Desa Jambu Baru  selaku selaku Sekretaris Desa, Halidi menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan pertama dan kedua yang dihadiri oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Kuala yang memang berfokus pada persoalan tapal batas daerah. Dari sekian banyak pembahasan yang ada akhirnya ada 3 keputusan yang berbunyi.

Pertama, Masyarakat Desa Jambu Baru menolak seluruh kegiatan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam wilayah  desa Jambu Baru. Kedua, Areal yang sudah tergarap Kurang lebih 30 Hektar mohon kepada PT TAL untuk mengembalikan fungsinya dan ketiga apapun hasil tapal batas antara desa Jambu Baru dan desa Balukung, lahan 30 hektar tidak boleh digarap oleh PT. TAL. (TR01/RDM/RRF)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat