5 Maret 2021

Sidak Ke Tala, KPK Saksikan Aktivitas Tambang Ilegal

2 min read

Aktivitas penambangan ilegal yang tertangkap tangan KPK saat sidak di Tala pada Rabu (31/7).

TANAH LAUT – Sekitar pertengahan Juli lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) korwil VII melakukan kunjungan kerja berupa sidak ke lokasi tambang di kawasan kabupaten Banjar. Saat itu, KPK bersama tim dari dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Inspektorat Kalsel, mendatangi lokasi tambang yang sudah menunaikan kewajiban pembayaran jaminan reklamasi tambang (jamrek). Namun begitu, rombongan pun menyempatkan diri meninjau lokasi tambang yang masih beroperasi serta yang sudah tidak ada aktivitas tambang lagi. Tak ada temuan berarti saat itu.
Kemudian pada Rabu (31/7) KPK kembali menggelar sidak di Kalsel, yang kali ini adalah giliran kabupaten Tanah Laut. Mengejutkan. Saat tim KPK bersama dinas ESDM dan Ombudsman perwakilan Kalsel berada di lokasi, mereka menyaksikan aktivitas pertambangan ilegal (PETI), di lahan bekas tambang yang harusnya kosong. Yakni di lahan milik PT Dwi Guna Laksana (DGL) yang diketahui belum memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), serta di lahan penciutan milik PKP2B PT Jorong Barutama Greston (JBG). Bahkan disalah satu lahan, tim menemukan satu eksavator tengah bekerja melakukan penambangan, dan sempat tidak menggubris arahan dari dinas ESDM untuk menghentikan aktivitas.

Terkait temuan ini, penasehat KPK Budi Santoso mengatakan, pihaknya bersama kementrian ESDM akan menindaklanjuti persoalan ini. Namun masih dalam ranah pencegahan, bukan berupa penindakan.
“Saat ini korwil 7 yang membawahi wilayah Kalimantan masih melakukan rekap aktivitas pertambangan di 4 provinsi. Hingga saat ini, baru Kalsel dan Kaltim yang sudah direkap. Jika sudah direkap seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, maka kita akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) mengatasi masalah ini. Apakah penanganannya per regional, atau per provinsi,” jelasnya kepada wartawan yang juga ikut bersama rombongan pada sidak.

Ditanya wartawan, apakah dengan adanya bukti fisik ini KPK tidak dapat langsung menindaklanjutinya, maka Budi menegaskan bahwa pihaknya bekerja berdasarkan undang-undang.
“Setiap kasus yang kami tangani harus memenuhi unsur-unsur Tipikor, minimal dua alat bukti yang kuat. Namun dengan dua alat bukti yang kuat itupun, kami masih harus memverifikasinya, agar kasus dapat dilanjutkan ke ranah pengadilan. Dari melihat langsung kondisi ini, kita masih belum bisa menyimpulkan langsung. Kecuali memang terbukti ada penyelenggara negara yang terlibat, baru KPK dapat bertindak sendiri pada kasus ini,” jelasnya lagi.

Sidak yang dilakukan KPK ini, membawa pesan bahwa lembaga negara ini concern pada persoalan pertambangan. Mengingat dampak dari aktivitas pertambangan itu, sangat merugikan. Terutama dari sisi lingkungan hidup, serta dari potensi pemasukan negara mengalami kebocoran serta jauh dari yang diharapkan. (RIW/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.