2 Maret 2021

Dinas ESDM Akui, Puluhan PETI Beroperasi Di Kalsel

2 min read

Kabid minerba dinas ESDM Kalsel (depan menunjuk saat mendampingi KPK sidak di Tala pada Rabu (31/7).

TANAH LAUT – PETI atau pertambangan ilegal sudah lama menjadi momok bagi sektor pertambangan Kalimantan Selatan. Sempat merajalela di tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an, PETI sempat menghilang saat pemerintah provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan perda larangan penggunaan jalan negara untuk angkutan tambang dan perkebunan besar. Karena tak dapat mengirimkan barang ilegalnya melalui jalan negara, akhirnya PETI pun mulai surut. Namun dengan terbitnya perda dan semakin ketatnya pengawasan aktivitas pertambangan, tidak menjadi penghalang PETI untuk terus beroperasi. Terbukti, pada kegiatan sidak yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dinas ESDM dan Ombudsman perwakilan Kalsel pada Rabu (31/7), didapati aktivitas PETI yang masih berjalan di kawasan Tanah Laut. Parahnya, PETI ini beroperasi di areal tambang milik orang lain, yang sudah tidak dioperasikan lagi. Salah satunya milik PKP2B PT Jorong Barutama Greston (JBG).

Kepada wartawan, Kabid Minerba Dinas ESDM Kalsel Gunawan Harjito menjelaskan, bahwa sampai saat ini pihaknya mendapat laporan, ada puluhan PETI yang masih beroperasi di Kalimantan Selatan.
“Salah satunya yang kita saksikan di Tanah Laut ini, dan ada beberapa titik lainnya. Juga ada di Hulu Sungai Selatan, di lahan punyanya Antang dan beberapa titik lainnya. Di Tanah Bumbu juga ada, mereka lakukan dengan hand picking tanpa alat. Mereka lihat ada sisa batubara di lahan yang ditinggalkan, mereka coba ambil,” jelasnya.

Sayangnya menurut Gunawan, pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap PETI ini, kecuali melaporkannya kepada aparat berwenang.
“Bagaimanapun juga kami hanya bisa melaporkan ada kegiatan PETI. Melaporkan kemana, ya ke aparat penegak hukum (APH) yakni kepolisian. Merekalah yang berwenang menindak,” tegasnya.

Aktivitas PETI ini, menurut Gunawan, sangat merugikan pemerintah, baik dari sisi kerusakan lingkungan serta potensi pemasukan negara.
“Seperti kita lihat di sini, lubang menganga dibiarkan begitu saja, tidak ada yang bertanggung jawab untuk mereklamasinya. Beda dengan perusahaan resmi yang diwajibkan membayar jaminan reklamasi tambang (jamrek). Jikapun memang ditinggalkan, reklamasi lahan masih dapat dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga. Tapi kalau PETI, kemana kita mencari pertanggungjawaban,” urainya.

Sementara itu, menanggapi temuan PETI di Tanah Laut oleh KPK ini, Polda Kalsel melalui polres Tala sudah bergerak cepat. Yakni dengan memasang garis polisi di lokasi, sebagai tanda larangan beraktivitas di lokasi tersebut. (RIW/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.