NewsProvinsi Kalsel

BPN Diminta Amankan Aset Pemerintah

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui badan pertanahan negara (BPN), di minta untuk segera mengamankan aset-aset milik pemerintah daerah, mengingat masih banyaknya aset milik pemerintah daerah yang belum aman karena tidak memiliki sertifikat tanah.

Diungkapkan inspektur jenderal agraria tata ruang/badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sunraizal, BPN sudah semestinya dapat mengamankan aset-aset milik negara ini agar tidak di kuasai orang.
“Apabila tidak diamankan, akan menimbulkan ketidakpastian, dan berimplikasi pada laporan keuangan daerah,” ujarnya, usai penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama serta deklarasi eksternal pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, di gedung Idham Chalid beberapa waktu yang lalu.

Dikatakan Sunraizal, persoalan aset milik pemerintah yang tidak rampung ini juga dapat memicu permasalahan yang besar, seperti tidak mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kalau tidak dapat memiliki bukti-bukti seperti sertifikat, maka bisa bersengketa dengan orang lain,” jelasnya.

Sementara itu kepala kanwil Badan pertanahan Nasional Kalimantan Selatan, Yuniar Hikmat Ginanjar, mengungkapkan, siap menjaga aset daerah dengan bersinergi dengan pihak lain dan pihaknya sudah mencanangkan program tahun 2019 untuk bersinergi dengan kanwil dirjen pengendalian perubahan iklim (DJPPI) dan jenderal kekayaan Negara (JKN).

“Kami ditugaskan untuk mensertifikatkan tanah 118 bidang dalam satu tahun. Tetapi kalau memang bersinergi dengan baik itu 3 bulan bisa selesai,” terangnya.

Yuniar sepakat bahwa pihak BPN di daerah harus memberi perlakuan khusus untuk tanah-tanah aset pemerintah yang belum memiliki surat menyurat. “Terkadang di lapangan itu ada yang dikuasai pihak ketiga,” ucapnya. (ASC/RDM/MTB)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat