1 Desember 2021

Kementrian ESDM Bina Puluhan Pengusaha Pertambangan di Kalsel

2 min read

BANJARBARU – Data dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan, bahwa dari 3.735.052 hektar luas provinsi ini, terdapat 324.574 hektar diantaranya adalah kawasan pertambangan batubara, atau mencapai 8,69 persen dari total luas Kalsel. Dari luasan itu, terdapat 236 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi disejumlah wilayah kabupaten. Diantaranya Balangan, Tabalong, Tapin, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu. Dimana masih ada 52 IUP yang kurang dalam pembayaran jaminan reklamasi tambang (jamrek), dengan total sebesar 66 miliar rupiah. Para pengusaha tambang ini, hanya memiliki waktu hingga 31 Juli 2019, untuk melunasi kekurangan tersebut.

Melihat kondisi ini, maka kementrian ESDM pun bergerak cepat, dengan menggelar Pembinaan Kegiatan Pertambangan kepada Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Pertambangan di Kalsel, pada Selasa (30/7) disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru. Sebagai rekan kerjanya, kementrian ESDM pun mengajak serta Komisi VII DPR RI, pada kegiatan yang dibuka secara langsung oleh gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie. Acara ini dihadiri dirjen minerba kementrian ESDM Bambang Gatot, dan juga anggota komisi VII DPR RI asal Kalsel M Dardiansyah.

Usai acara, kepada Abdi Persada FM, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie mengatakan, pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya kegiatan yang digelar kementrian ESDM ini.

“Ini dimaksudkan agar mereka para pengusaha dan kita pemerintah juga, betul-betul melaksanakan apa yang diamanatkan undang-undang, dan apa yang diharapkan oleh terutama KPK. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, intinya itu saja,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Minerba Kementrian ESDM Bambang Gatot menyatakan, bahwa kegiatan ini sangat menekankan kepada perusahaan tambang,  agar taat terhadap  semua kewajiban kepada negara.

“Baik kewajiban masalah perimbangan negara atau keuangan, terus kewajiban terhadap alam yakni lingkungan, keselamatan, begitu juga kewajiban kepada masyarakat melalui CSR. Itu harus dipenuhi semua. Dan yang tidak kalah penting, perusahaan harus berkomunikasi baik dengan masyarakat sekitar,” jelasnya kepada wartawan usai acara.

Lebih jauh terkait jamrek, Bambang Gatot menegaskan, pihaknya sudah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia, untuk melakukan tindakan tegas kepada perusahaan yang melalaikan kewajiban ini.

“Kalo perlu kami buatkan list perusahaan mana saja yang sudah menjalankan kewajiban jamrek ini. Sehingga perusahaan yang tidak masuk dalam daftar, sebaiknya tidak dilayani oleh pemerintah dalam hal apapun. Baik dalam pengurusan perizinan, hingga masalah pemasaran,” tegasnya. (RIW/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?