12 April 2021

66 M Tunggakan Jamrek Di Kalsel, Ditargetkan Terkumpul Akhir Juli Ini

2 min read

Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel.

BANJAR – Data dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan, saat ini ada 236 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Dimana sebelumnya, dinas ESDM provinsi telah mencabut setidaknya 595 IUP bermasalah. Pencabutan ini dilakukan, pasca kewenangan pengawasan dialihkan dari pemerintah  kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, sejak awal tahun 2017.

Ditemui wartawan usai melakukan peninjauan ke lokasi tambang PT Intan Karya Mandiri (IKM) di kabupaten Banjar pada Kamis siang (18/7), Kepala Dinas ESDM Kalimantan Selatan Isharwanto menjelaskan, dari 236 IUP batubara yang beroperasi hingga saat ini, beberapa diantaranya masih kurang bayar atau menunggak jaminan reklamasi.

“Kemarin temuan BPK menyebutkan, ada kurang bayar jaminan reklamasi pada 52 IUP batubara Alhamdulillah, 22 IUP dipastikan sudah melunasi uang jamrek (jaminan reklamasi) perusahaan mereka. Jadi tersisa sekitar 33 IUP lagi yang kurang bayar, dengan nilai sekitar 66 milir rupiah,” jelas lelaki yang biasa disapa dengan Pak Kelok tersebut.

Kelik mengatakan, pihaknya memberikan  batas waktu pelunasan jamrek hingga akhir Juli ini, atau pada 31 Juli 2019.

“Yang banyak kurang bayar itu di daerah Tanah Bumbu. Tapi juga merata ada di kabupaten Banjar, Tanah Laut dan  Tapin. Sedangkan di

Balangan, IUP masih belum ada kegiatan. Karena memang tidak ada jalan, dan belum ada izin pinjam pakai. Akan tetapi tetap harus membayar jamrek,” tambahnya.

Khusus untuk membantu IUP batubara yang belum beroperasi di wilayah Balangan dan Tabalong, dinas ESDM Kalsel sudah mengirim surat kepada

dirjen minerba.

“Isinya untuk meminta dirjen memberikan dispensasi, agar pembayaran tidak dilakukan sekaligus 5 tahun, tapi dapat dicicil per tahun. Sehingga target pelunasan jamrek pada akhir Juli ini dapat tercapai,” harapnya.

Lebih jauh Kelik mengatakan, dalam upaya  penagihan jamrek ini, pihaknya masih mengedepankan metode persuasif. IUP yang belum melunasi akan dipanggil. Jika sampai tiga kali surat peringatan pembayaran tidak digubris, maka barulah sanksi dijatuhkan, yakni berupa pencabutan izin sementara. (RIW/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.