15 April 2021

Pembahasan Raperda Minerba Sudah Tahap Finalisasi

2 min read

Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba, Riswandi.

BANJARMASIN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sudah memasuki tahapan finalisasi. Hal itu disampaikan Ketua Pansus Raperda Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba, Riswandi kepada wartawan usai rapat Pansus di Komisi III DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (27/6).

Politisi PKS ini mengakui proses pembahasan Raperda Minerba tersebut memang memerlukan waktu cukup lama yaitu sekitar dua tahun. Menurutnya, hal ini disebabkan ketika Pansus melakukan pembahasan Raperda, Kementrian ESDM membuat Surat Edaran baru sehingga mereka menyarankan Pansus untuk menunggu.

“Sekitar delapan bulan kita menunggu, kemudian keluar Surat Edaran. Baru kita bahas sekitar Oktober sampai Desember tahun lalu. Kita kirim ke Kemendagri untuk mendapatkan fasilitasi dan evaluasi,” jelasnya.

Riswandi mengungkapkan Pansus menerima hasil fasilitasi dan evaluasi Kemendagri dalam beberapa hari lalu. Kemudian Pansus menggelar rapat finalisasi.

“Intinya karena sudah final dan mengikat. Maka kita ikuti apapun perkataan Kemendagri,” katanya.

Ia mengungkapkan Raperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba yang dibentuk ini lebih memperjelas ketentuan-ketentuan terkait pertambangan secara teknis seperti pengaturan pertambangan rakyat yang belum tercover selama ini, reklamasi dan lingkungan hidup. Ia menambahkan setelah rapat finalisasi bersama Dinas terkait ini maka Raperda tersebut siap disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, Raperda Pengelolaan Pertambangan Minerba yang diajukan Pemprov Kalsel ini sebagai konsekuensi amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana terjadi peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral yang semula dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi hanya antara pemerintah Pusat dan Provinsi Dengan adanya peralihan kewenangan tersebut maka Pemprov yang semula mengelola pertambangan minerba untuk wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil, saat ini menjadi nol hingga 12 mil. (NRH/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.