BanjarmasinNewsProvinsi Kalsel

Lindungi Konsumen, Kemendag Gelar Penyuluhan Di Banjarmasin

BANJARMASIN – Seringkali, hak konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan jasa terbaik terabaikan, karena ulah pelaku usaha atau jasa. Terabaikannya hak konsumen itu, dapat saja disengaja oleh pelaku usaha atau jasa demi mendapatkan keuntungan. Namun juga, dapat terjadi karena kelalaian konsumen itu sendiri, yang enggan memastikan apakah dirinya sudah mendapatkan haknya.

Demi memberikan perlindungan terhadal konsumen itulah, maka kemudian kementrian perdagangan melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga kementrian perdagangan RI, menggelar Penyuluhan Perlindungan Konsumen di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (24/6). Hadir sebagai narasumber, salah satunya adalah dirjen perlindungan konsumen dan tertib niaga kementrian perdagangan RI Veri Anggriono Sutiarto.

Kepada wartawan usai pembukaan acara, Veri Anggriono Sutiarto menjelaskan, dalam undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen memiliki hak yang setara. Hal itu perlu disampaikan kepada para konsumen, agar mereka terlindungi dan tidak merasa dirugikan.

“Meskipun untuk sesuatu yang dianggap sepele, seperti misalnya uang kembalian seribu rupiah yang diganti dengan permen. Jika dilihat secara nominal, memang kecil. Namun dalam hal ini, konsumen tidak mendapatkan haknya berupa uang kembalian seribu rupiah. Seharusnya konsumen berani menyuarakan haknya, dan menolak kembalian permen tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut Veri menegaskan, bahwa pelaku usaha yang coba-coba melakukan pelanggaran yang dapat berujung pada kerugian konsumen, akan mendapatkan sanksi berat sesuai undang-undang perlindungan konsumen.

“Pelaku usaha harus mengetahui apa saja kewajibannya kepada konsumen, agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan konsumen. Namun jika pelanggaran terjadi, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Bahkan pelaku usaha dapat dijerat hukuman penjara dan denda sesuai undang-undang tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie yang hadir pada acara tersebut mewakili gubernur Kalsel Sahbirin Noor memastikan, bahwa selama ini pemerintah provinsi sudah berupaya maksimal melindungi konsumen di provinsi ini. Salah satunya dengan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sejak April 2018 lalu.

“Gubernur memiliki komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan konsumen. Hal itu dibuktikan dengan ditqndatanganinya SK pembentukan BPSK, sekaligus pembiayaannya yang sepenuhnya ditanggung APBD provinsi,” jelasnya saat mendampingi dirjen perlindungan konsumen dan tertib niaga kementrian perdagangan RI usai acara.

Acara yang berlangsung pada Senin pagi (24/6) itu sendiri, mengundang sebanyak 250 tokoh masyarakat dan konsumen untuk berhadir. Selain itu, acara ini juga mengundang sekitar 70 pelaku usaha dan jasa di Kalsel. (RIW/RDM/RRF)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat