12 April 2021

Perda Revisi Administrasi Kependudukan, Hapus Sanksi Administrasi

1 min read

Ketua Pansus Revisi Perda Administrasi Kependudukan DPRD kota Banjarmasin Musyafa Zakir.

BANJARMASIN – Saat ini kalangan legislatif merevisi Perda tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan. Ketua Pansus Musyaffa Zakir mengatakan, Revisi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimaksudkan memudahkan warga, untuk semua proses pengurusan dan pembuatan administrasi kependudukan. Yakni, menghapus sanksi administrasi, dan memangkas administrasi tanpa surat pengantar dari Ketua RT.

“Revisi Perda ini berdampak positif bagi masyarakat, agar tidak berbelit-belit, dalam melakukan pengurusan identitas diri di kantor Disdukcapil,” katanya.

Lebih lanjut Musyaffa berharap, kehadiran  perda revisi ini jangan sampai menimbulkan gejolak dari para Ketua RT, karena salah satu proses administrasi  tidak lagi memerlukan surat pengantar dari Ketua RT.

“Hal itu murni untuk memudahkan pelayanan bukan mengecilkan fungsi dan tugas Ketua RT,” pungkasnya. (NHF/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.