12 April 2021

DPRD Kalsel Setujui LPPA 2018 Menjadi Perda

1 min read

Penandatanganan berita acara pengesahan Perda LPPA 2018 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (24/06).

BANJARMASIN – DPRD Kalsel menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahun 2018 dalam rapat paripurna Dewan di Banjarmasin, Senin (24/6).

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hamsyuri disampaikan Banggar masih dapat memahami dan menilai secara keseluruhan bahwa pelaksanaan APBD 2018 sudah cukup baik. Meskipun demikian, Banggar mencatat ada beberapa saran dan himbauan serta catatan penting. Diantaranya terhadap sistem pengendalian intern, menyangkut penatausahaan jaminan pertambangan yang kurang memadai oleh Dinas terkait maka Banggar menilai perlu segera dilakukan langkah-langkah yang kongkret terhadap hasil rekomendasi tersebut berupa penagihan-penagihan atas kekurangan penempatan jaminan baik jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan maupun jaminan pasca tambang.

“Jangan sampai daerah mendapatkan kerugian besar yang diakibatkan dari pengelolaan yang kurang memadai terhadap suatu penatausahaan jaminan yang harusnya menjadi hak bagi daerah,” katanya.

Selain itu, terkait penatausahaan aset tetap yang masih belum sepenuhnya tertib, Banggar DPRD Kalsel mengharapkan untuk sesegeranya diselesaikan baik dengan melakukan rekonsiliasi secara optimal untuk penyajian aset tetap dalam laporan keuangan maupun pemutakhiran data secara memadai terhadap bukti-bukti kepemilikannya.

Banggar juga berharap penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di tahun 2018 pada penyusunan Perubahan APBD 2019, harus dialokasikan terhadap program maupun kegiatan yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat di Banua. (NRH/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.