4 Maret 2021

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan  Batola Buat Proyek Pasterukur

2 min read

Kabid Perdagangan Dinas Kopperindag Batola Surono.

BARITO KUALA – ada satu program atau proyek perubahan yang Dinas Kopperindag Batola jalankan bernama Tulang Pasterukur, yang berarti tera ulang pasar tertib ukur yang dalam arti secara luas adalah pengelolaan pasar tertib ukur tera ulang melalui alat ukur timbang dan perlengkapannya pada bidang Perdagangan Dinas Kopperindag Kabupaten Barito Kuala.

Kepada Abdi Persada FM, Rabu (19/6) Kabid Perdagangan Dinas Kopperindag Kabupaten Barito Kuala Surono mengatakan, pihaknya ada yang  mengikuti diklat kepemimpinan di Banjarbaru. Dalam hal tersebut pihaknya menjalani in campus dan out campus selama 4 bulan dan out campus untuk membuat perencanaan perubahan selama 2 bulan.

Selain itu pihaknya harus merencanakan program perubahan sesuai kesepakatan dalam seminar rancangan proyek perubahan.

“Sesuai dengan tupoksi kami,  dan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi bahwa kewenangan tera alat ukur timbang dan perlengkapannya yang semula ada pada kewenangan provinsi menjadi kewenangan Kabupaten Kota,” ucap Surono.

Surono menambahkan, dengan adanya hal tersebut pihaknya tidak mudah untuk melaksanakan nya, karena pihaknya harus menyediakan SDM Penera, Sarana peralatan untuk alat tera terutama alat-alat standar untuk Penera, dan tentunya mobil tera berjalan.

“Pada tahun ini kita dapat peralatan, mobil dan kendaraan roda dua melalui dana alokasi khusus,” ucap Surono sambil menjelaskan program baru yang pihaknya rancang dan akan jalankan.

Pada tahap awal pihaknya berfokus pada pasar yang ada di kota, dan proyek perubahan harus memenuhi 3 unsur yang dikenal dengan FIL, yang mencakup Fokus, dan Inovasi serta Lokus. Untuk tahapan ada tiga tingkatan yang dilewati  yaitu, jangka pendek, menengah dan panjang.

Masih menurut Surono program yang pihaknya jalankan juga melibatkan Polres, karena hal tersebut masuk sudah diatur dalam U.dang-Undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1899, dan UUD tersebut ada ancaman hukumnya. Mencurangi timbangan akan merugikan konsumen dan UU mengenai Metrologi mewajibkan harus adanya pemeriksaan setiap tahun pada alat-alat timbangan, untuk selanjutnya ditandai tera.

Surono berharap hal tersebut bisa membantu masyarakat dan para pedagang.

“Mudah-mudahan dengan proyek perubahan yang kami buat mampu membantu masayarakat supaya tidak dirugikan dan menyelamatkan masyarakat agar tidak melanggar hukum,” harap Surono. (TR01/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.