13 April 2021

DPRD Banjar Panggil Pemilik Tiang Internet Tak Berizin

2 min read

Saat klarifikasi pihak XL Home diruang komisi I DPRD Banjar dengan beberapa pihak terkait.

BANJAR – Berdirinya  tiang internet di salah satu kawasan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banjar oleh salah satu operator seluler untuk  menawarkan layanan internet rumah berbasis fiber optic dengan kecepatan hingga 100 Mbps menuai keluhan masyarakat. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Banjar Saidan Fahmi. Menurutnya, hal ini berdasarkan beberapa laporan warga yang diterima atas pembangunan tiang salah satu operator seluler penyedia layanan internet dilakukan secara tiba-tiba di halaman depan rumah masyarakat tanpa pemberitahuan. Terkait hal tersebut menurut Saidan, pihak DPRD Banjar khusunya Komisi I melakukan koordinasi dengan lurah setempat maupun pihak perizinan untuk memastikan keluhan tersebut dan ternyata pihak operator ini  belum mengantongi ijin bangunan.

Wakil Ketua DPRD Banjar, Saidan Fahmi saat di wawancarai.

Untuk itu menurut Saidan, Komisi I mengundang pihak terkait yakni Dinas Perizinan, Dinas Kominfo, Statistik, Persandian, dan Satpol PP Banjar untuk memanggil pihak operator guna meminta penjelasan atau klarifikasi terhadap berdirinya tiang  yang tak berizin ini,  Selasa (28/5).

“Setelah kami koordinasikan dengan Dinas Perizinan ternyata pembangunan tiang internet di dua kawasan Kabupaten Banjar yakni, kawasan Kertak Hanyar dan Sungai Tabuk itu, ternyata belum mengajukan izin,” ujar politisi dari partai Demokrat ini.

Menurut Saidan karena ini berada di kawasan Pemda Banjar tentunya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh operator seluler ini, yakni membayar retribusi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjar, meski pun payung hukum terhadap keberadaan  belum tercover secara penuh di Peraturan Daerah (Perda) Banjar, karena Perda Banjar hanya mencakup tentang menara telekomunikasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ketika ditanya wartawan apakah ini pelanggaran,  Saidan menambahkan, menurut Saidan pembangunan tiang tak berizin tersebut bukanlah suatu pelanggaran, mengingat kesalahan terjadi karena miskomunikasi dan perbedaan presepsi.

Head Regional XL Home, Indra saat diwawncarai.

Menanggapi  tudingan pembangunan tiang   tak berizin ini,  Head Regional Xl Home Indra mengatakan, terkait izin tiang tersebut sebenarnya untuk  wilayah Banjarmasin sudah diproses, dan pembangunan tiang tersebut diawali  dari Banjarmasin Timur, namun ternyata bersentuhan dengan wilayah Kabupaten Banjar.

“Salah satunya di Perumahan Dalam Sakti dan di perumahan sampingnya yang masuk wilayah Kabupaten Banjar dan untuk jumlah tiang kami yang terbangun secara tehkniknya Developer yang lebih mengatahui,” kata Indra.

Kendati demikian, saat ini Kabupaten Banjar belum miliki Perda yang mengatur tentang tiang yang  pihaknya dirikan ini. Namun Indra menegaskan, akan tetap mengikuti aturan yang nantinya diputuskan  Pemkab Banjar. Serta, ia pun menyanggah tudingan bahwa tiang milik pihaknya yang telah didirikan selama 2 bulan tersebut berlokasi di depan halaman rumah warga.

“Untuk mendirikan tiang itu kita juga melihat tiang lainya seperti, tiang tv lokal, PLN, Telkom, dan lainya. Jadi bukan di halaman rumah warga melainkan ditempat fasilitas umum yang menjadi ranah pemerintah, dan itu harus ada NPWP dan sertifikasi. Seperti apa nantinya pasti kita ikuti arahan Pemda Banjar,” pungkas Indra. (AF/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.