BanjarmasinNews

Kedepan, Satpol PP Banjarmasin Miliki Kewenangan Tangani Kasus Narkoba

BANJARMASIN РSetelah 5 bulan dilakukan evaluasi Bagian Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, akhirnya perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Aditif, dikembalikan untuk dibahas bersama Bagian Hukum Kota Banjarmasin dan Anggota Pansus.

Ketua Panitia Khusus Asmad menjelaskan, kalau nanti disahkan menjadi payung hukum, maka penyidik PNS yang ada di Satuan polisi Pamong Praja Kota memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di kota ini.

Dalam aturan drafnya bahwa penyidik PNS berwenang menerima laporan, pengaduan tindak pidana narkotika, dan tindakan pemeriksaan tersangka, kemudian melakukan penyitaan barang bukti, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi, serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara tersebut.

“Kewenangan penyidikan Satpol PP itu terbatas, bisa dihentikan atas petunjuk kepolisian RI, termasuk harus memberitahukan dan menyampaikan laporan penyidikan ke kejaksaan melalui kepolisian RI sesuai KUHAP,” ucapnya.

Asmad menambahkan, rencananya akan diselesaikan dalam waktu dekat ini untuk dijadwalkan melalui rapat paripurna. (NHF/RDM/RRF)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat