Barito KualaNews

BPN Bersama Pemkab Batola Kendalikan Konflik Pertanahan Dengan Redistribusi Tanah

BARITO KUALA – Rabu (15/5), Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Persiapan Gugus Depan Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, yang bertempat di Aula Mufakat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Batola Abdul Manaf, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batola Ahmad Suhaimi sebagai Pemateri, serta di hadiri oleh beberapa kepala SKPD di Batola.

Kepada Abdi Persada FM Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Abdul Manaf mengatakan, pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan rapat dan dalam rapat tersebut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala Ahmad Suhaimi memaparkan terkait redistribusi tanah khususnya di Kabupaten Barito Kuala.

“Dan kedepannya pemerintah kabupaten Barito Kuala juga bagian dari pekerjaan ini,” ucap Abdul Manaf.

Abdul Manaf menjelaskan Intinya kedepannya setiap jengkal tanah yang ada di negeri kita harus ada pemiliknya kira kira seperti itu.

“Jadi tidak boleh ada lagi sengketa tanah, tanah tidak bertuan dan lalu tidak dimanfaatkan dengan baik, intinya tertib dan kedepannya seperti persoalan sengketa tanah tidak akan terjadi lagi,” jelas Abdul Manaf.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Barito Kuala Ahmad Suhaimi mengatakan berdasarkan Tap MPR No. 9 Tahun 2001 dan program nawacita presiden, mengamanatkan bahwa diperlukan reforma agraria.

“Reforma agraria diperlukan karena terjadinya ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia, dan salah satu cara mengatasi nya dengan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang tugasnya untuk menangani sengketa, konflik Pertanahan, supaya tanah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Barito Kuala menjadi tertata rapi, dan tidak terjadi konflik sengketa,” jelas Suhaimi.

Lebih lanjut Suhaimi menjelaskan salah satu cara kita menata aset tersebut dengan cara melakukan redistribusi tanah terhadap tanah-tanah negara, itu akan kita distribusikan kembali terhadap masyarakat yang berhak atas tanah itu.

“Sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan, serta keselarasan konflik menjadi terkendali itu tujuan utamanya,” pungkas Suhaimi. (TR01/RDM/RRF)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat