1 Maret 2021

Dewan Banjarmasin Menilai, Perda Revisi Administrasi Kependudukan Memudahkan Masyarakat

1 min read

Rombongan Pansus Perda Revisi Administrasi Kependudukan saat memberikan cindramata pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

BANJARMASIN – Revisi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bertujuan memudahkan warga untuk proses pembuatan administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan Ketua Pansus Perda Revisi Administrasi Kependudukan DPRD Kota Banjarmasin Musyaffa Zakir menurutnya, perda revisi ini nantinya akan mengatur

penghapusan sanksi administrasi, memangkas administrasi tanpa pengantar Ketua RT, dan alokasi anggaran dari APBN.

Dampak positifnya proses administrasi tidak lama, namun pelayanan di Disdukcapil berjalan lancar.

“Dari hasil konsultasi di Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, akan menyesuaikan peraturan Perpres nomor 96 tahun 2018,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Dirjend Dukcapil Kemendagri, Rusminah menjelaskan, revisi yang dilakukan memiliki dasar yang kuat agar tidak menimbulkan gejolak dari para Ketua RT, mengingat proses administrasi tidak lagi memerlukan pengantar dari RT.

“Untuk pindah data kependudukan hanya cukup mengurus ke Capil tanpa disposisi Ketua RT, tapi ini bukan mengecilkan fungsi RT,” ucapnya. (NHF/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.