3 Maret 2021

Kominfo Banjar Gelar Sosialisasi PPID

2 min read

Kepala Dinas Kominfo Banjar Farid Soufian saat memberikan Paparan di Sosialisasi PPID.

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, di lantai 5 salah satu Hotel di Banjarbaru, Selasa (30/4).

Sosialisasi PPID ini diikuti sebanyak 53 orang dari para Pejabat SKPD dan Kecamatan lingkup Pemkab Banjar dengan narasumber dari PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Agus Dwi Muhanan, serta Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, M Tahir Supiani.

Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, HM Farid Soufian mengatakan dengan adanya sosialisasi PPID ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Lingkup Pemkab Banjar.

Farid juga menjelaskan, hal ini mengacu Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Dengan inisiasi dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntable ini sudah ada, namun praktek dan implementasi di lapangan masih menjadi tantangan bagi kita semua,” kata Farid.

Pengelolaan Informasi publik diperlukan ketelitian ketika memberikan pelayanan permohonan informasi yang masuk, kemudian harus di cek dengan baik apakah permohonan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketepatan waktu dalam memberikan tanggapan juga harus diperhitungkan, dan menurut Farid ini bukan hal yang mudah.

“Karena setiap permohonan informasi yang masuk harus diberi tanggapan dalam waktu 10 hari kerja, apabila diperlukan di tambah maksimal dalam waktu 17 hari kerja, apabila dalam waktu 30 hari kerja kita tidak kunjung memberikan informasi, maka Masyarakat berhak mengajukan sengketa informasi ke komisi informasi,” tegasnya

Farid juga menjelaskan jika memang informasi tersebut harus dibuka maka silakan dibuka. Namun jika dalam informasi yang diminta oleh masyarakat tersebut terdapat informasi yang dikecualikan, maka silahkan ditutup.

Sementara itu narasumber PPID Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Agus Dwi Muhanan mengatakan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di badan publik.

“Setiap Badan publik wajib membuka akses Informasi Publik, Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya,” ujarnya (AF/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.