6 Maret 2021

Kearifan Lokal Bisa Dimasukkan Dalam Raperda Karhutla, Tapi….

2 min read

Ketua Pansus Raperda Revisi Perda Nomor 1/2008, Suripno Sumas.

BANJARMASIN – Keinginin Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan untuk memasukkan konten lokal bersifat kearifan lokal untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat adat ketika membuka ladang dengan cara membakar ke dalam draft materi raperda tersebut mendapatkan perhatian dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

“Beberapa waktu lalu, kami melakukan konsultasi ke Direktorat Penanggulangan Karhutla Kementerian KLH di Jakarta untuk meminta persetujuan agar nuansa konten lokal tersebut bisa diperhatikan dan dimasukkan dalam Raperda Revisi Perda Karhutla,” kata Ketua Pansus Raperda Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008, Suripno Sumas di Banjarmasin, belum lama tadi.

Menurutnya, setelah melakukan beberapa diskusi, pihak Direktorat Penanggulangan Karhutla Kementerian KLH memberikan saran dan masukan terkait konten lokal tersebut. Diantaranya masyarakat adat masih bisa membuka lahan dengan cara membakar tetapi ada ketentuan nantinya di dalam Raperda Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 itu berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang memperketat ketentuan yang dimaksud. Misalnya lahan yang dibakar maksimal satu hektar, tidak dilakukan secara seporadik atau bersama, selama kegiatan pembakaran harus dijaga dan diawasi oleh kelompok mereka, harus ada izin dari instansi-instansi terkait seperti pihak kecamatan, aparat kepolisian, dan tokoh adat serta atas persetujuan pihak lain yang berbatasan empat sudut lahan yang akan dibakar.

“Gambaran seperti itulah yang diberikan Direktorat Penanggulangan Karhutla sehingga konten lokal bisa saja digunakan tetapi dengan persyaratan yang lebih ketat. Artinya kita tidak mengizinkan secara penuh tetapi memberikan kesempatan kepada warga dengan ketentuan yang diperkuat tadi,” jelasnya.

Politisi PKB ini menegaskan tidak perlu ada kekhawatiran ketika konten lokal masyarakat adat ini dimasukkan dalam Raperda tersebut karena dengan peraturan ketat tersebut akan menutup peluang bagi perusahaan-perusahaan besar untuk memanfaatkan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.

Suripno menambahkan saat ini, pembahasan Raperda Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 tersebut masih dalam tahap konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

“Rencananya nanti ada studi komparasi ke Jambi untuk memperkaya materi Raperda,” pungkasnya. (NRH/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.