13 April 2021

BPN Desak Pemda Di Kalsel Terbitkan Perda LP2B

2 min read

staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kalsel (tengah baju putih) berfoto bersama peserta rakor LP2B pada Rabu (24/04) di salah satu hotel di Banjarmasin.

BANJARMASIN – Tahukah Anda, ternyata dalam 16 tahun terakhir ini, lahan pertanian di Indonesia menyusut sebanyak 560.000 hektar, dari 7,7 juta hektar pada 2013, turun menjadi 7,1 juta hektar pada tahun ini. Jika terus dibiarkan, maka lahan pertanian akan terus berkurang, dan beralih fungsi menjadi peruntukan lain. Sebut saja perumahan, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia yang sudah memproklamirkan diri dengan lumbung pangan dunia. Jika alih fungsi lahan pertanian terus terjadi, maka produksi akan berkurang, yang tentunya akan berpengaruh pada jumlah pasokan pangan bagi seluruh penduduk. Terkait persoalan ini, maka Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanaham Nasional, melalui kanwilnya di Kalsel, menggelar rapat koordinasi Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Rabu (24/4) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Acara yang mengundang seluruh kepala dinas tanaman pangan dan hortikultura, dinas PUPR dan dinas kehutanan, serta kepala BPN se Kalsel ini, dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM pemprov Kalsel Faturrahman. Sementara dari pihak Kementrian Agraria, menghadirkan Direktur Penata Gunaan Tanah (PGT) Sri Mujitono.

Kepada wartawan, usai membuka rakor, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM pemprov Kalsel Faturrahman mengatakan, sangat menyambut baik digelarnya rakor LP2B ini. Mengingat Kalsel termasuk dalam 10 daerah lumbung pangan nasional. Sehingga perlu untuk memiliki lahan pertanian berkelanjutan, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan kedepannya.
“Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, disebutkan bahwa ada 353 ribu hektar lahan pertanian yang disiapkan untuk dilindungi. Namun sayangnya, perda itu hanya memuat angka luasan lahan, tanpa ada rincian dimana saja lokasi lahan tersebut berada. Sehingga perlu direvisi, setelah adanya hasil dari rakor LP2B ini, yang mensingkronkan seluruh data yang ada. Baik versi BPS, BPN, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya panjang lebar.

Sayangnya di Kalsel saat ini, baru pemerintah provinsi dan 4 kabupaten/kota yang sudah memiliki perda soal perlindungan LP2B ini. Terkait hal itu, Direktur PGT Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN Sri Mujitono mengatakan, rakor yang dilaksanakan ini, pada akhirnya bertujuan untuk membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait, yang nantinya dapat mendesak pemerintah daerah segara membuat perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
“Provinsi Kalsel termasuk kategori cepat menanggapi persoalan ini, dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Sebut saja Aceh, belum ada satupun kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan julukan Serambi Mekah itu, yang memiliki perda LP2B. Meski begitu, kami berharap, dalam waktu dekat seluruh daerah di Kalsel dapat membuat perda ini, dan bagi yang sudah memiliki dapat merivisinya,” ujarnya.

Data dinas tanaman pangan hortikultura Kalsel menyebutkan, setidaknya ada 5 kabupaten yang menjadi kawasan lumbung pangan bagi provinsi ini. Diantaranya kabupaten Batola, Banjar dan Hulu Sungai Selatan. Sayangnya dari sejumlah daerah lumbung pangan itu, baru kabupaten Banjar yang sudah memiliki perda perlindungan LP2B. Namun jumlah lahan yang dilindungi pun tidak memenuhi target yang diharapkan pemerintah, karena masifnya serangan alih fungsi lahan, khususnya menjadi pemukiman. Terkait hal ini, diketahui bahwa bupati Banjar saat ini, tengah berupaya menambah luasan LP2B tersebut. (RIW/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.