18 April 2021

Abaikan Peringatan, PKL Pemurus Dalam Terancam Hukuman

2 min read

Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar Muhammad Ali Hanafiah.

BANJAR – Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Banjar akan tindak tegas para pedagang kaki lima (PKL) yang masih kedapatan menggelar dagangannya di kawasan jalan Pemurus Dalam Kecamatan Kertak Hanyar yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Hal ini diungkapkan Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar Muhammad Ali Hanafiah kepada sejumlah Wartawan. Disampaikan Ali Hanafiah pihaknya akan melakukan penertiban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Pemkab terhadap PKL di jalan Pemurus Dalam ini, baik yang berada dibahu jalan maupun PKL yang menggelar dagangannya dihalaman rumah masyarakat.

Menurut Ali Hanafiah pihaknya sudah menyampaikan melalui surat himbauan kepada PKL ini untuk tidak menggelar dagangannya. Tak hanya itu, pihaknya juga akan menerapkan surat peringatan sampai dengan operasi yustitusi  berdasarkan peraturan daerah atau Perda,  berupa denda sebesar 5 juta rupiah atau acaman kurungan penjara selama 6 bulan, apabila PKL ini masih didapati menggelar dagangannya.

“Saat ini kami sudah memberikan imbauan kepada para PKl ini, namun masih saja ada yang berjualan, untuk itu kami kirimkan surat peringatan pertama, apabial tidak digubris kami akan layangkan kembli peringatan kedua, namun apabila tetap di indahkan kami akan kirimkan lagi surat peringatan ketiga, dan apabila masih tetap saja berjualan maka kami akan menggelar operasi gabungan bersama Polri dan TNI mengambil tindakan yustitusi atau hukum yang berujung pada  proses pengadilan,” tegasnya.

Perwakilan Pedagang Pasar Ahad Kerta Hanyar Fahmi dan Surjani.

Sementara itu Fahmi salah satu perwakilan pedagang pasar ahad menyambut gembira atas pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Satpol PP Banjar tersebut yang akan menindak tegas para PKL yang dianggap Ilegal ini.  Menurut Fahmi yang juga didamping pedagang lain Surjani, mereka merasa lega atas pernyataan pihak satpol PP tersebut, karena ini yang diharapkan para pedagang pasar Ahad, bahwa  7 hari pertama akan diberikan untuk SP 1, apabila masih menggelar  7 hari kedua dilayangkan untuk SP 2 dan apabial tetap di indahkan maka dilayangkan kembali SP 3 yang diberi waktu 3 hari bagi para PKL yang kemudian dilanjtukan proses yutitusi.

“Tadinya kami merasa pesimis tidak akan ada penyelesaian terhadap permasalahan PKL ini, karena selama ini keluhan kami hingga pertemuan dengan pihak pemkab masih gantung, Namun melihat dari paparan yang disampaikan oleh Kasat Pol PP yang baru menjabat ini, kami optimis permasalahan ini kedepannya akan terselesaikan, dan kami berharap penertiban ini akan terus berlanjut,” ucapnya. (AF/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.