3 Maret 2021

Jamkrida Perlu Diaudit Sebelum Dapat Tambahan Modal Dari Pemprov Kalsel

2 min read

Suasana Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (18/3/2019).

BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel berpendapat perlu adanya audit operasional oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan kelayakan PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) mendapatkan kucuran tambahan modal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Kalsel, Surinto  dalam rapat paripurna dewan di Banjarmasin, Senin (18/3). Menurutnya, Fraksi PKS mendukung upaya penambahan penyertaan modal pemprov Kalsel kepada PT. Jamkrida sesuai Perda nomor 15 tahun 2012. Namun,  sebaiknya harus didahului dengan audit operasional oleh BPK atau BPKP untuk memastikan mendapatkan kucuran tambahan modal. Kesimpulan dan rekomendasi BPK/BPKP itu yang akan menjadi pedoman Fraksi PKS agar penguatan struktur modal ini bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Namun demikian, kami juga harus memberikan perhatian serius terhadap PT. Jamkrida agar bisa memprioritaskan UMKM yang terkendala permodalan. Sehingga mereka mampu menjalankan usahanya dengan lancar terutama untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun dalam berinvestasi, ” katanya.

Fraksi PKS DPRD Kalsel berharap PT. Jamkrida seharusnya melirik usaha-usaha kreatif dan start up anak-anak muda sehingga sudah bisa tercipta pola yang bisa membantu mereka mewujudkan impian-impiannya karena mereka sangat terkendala dalam hal penjaminan.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel melalui juru bicaranya, Yadi Ilhami menilai perlu adanya proposal bisnis yang meyakinkan dari PT. Jamkrida mengenai urgensi penambahan penyertaan modal. Pasalnya, berdasarkan pencapaian data penyaluran angka penjaminan kredit yang sudah dilaksanakan baru mendekati 600 miliar rupiah atau belum 10 kali lipat dari modal disetor atau gearing ratio untuk usaha kredit produktif dan bahkan bisa 50 kali lipat untuk kredit non produktif atau konsumtif.

“Sedangkan penyertaan modal yang sudah diberikan Pemprov Kalsel ke PT. Jamkrida sudah Rp.70 miliar dan masih ditambah dari penyertaan modal dari pemerintah kabupaten/kota se Kalsel atau masih mencukupi untuk penjaminan kredit dilaksanakan,” jelasnya.

Fraksi Demokrat juga mengharapkan PT. Jamkrida bisa lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar dapat meningkatkan pemasukan bagi kas daerah. Pasalnya, data pada akhir 2018,PT. Jamkrida baru bisa memberi pemasukan sekitar satu persen dari modal yang telah disetorkan oleh Pemprov atau lebih rendah dari dana deposito secara umum. Selain itu, perlu peningkatan pengawasan dari Pemprov selalu pemegang saham mayoritas dan adanya audit dari pihak independen sebagai masukan bagi peningkatan kinerja pperusahaan.  (NRH/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.