BanjarmasinNewsProvinsi Kalsel

BPBD: Mayoritas Bangunan di Kalsel, Belum Miliki Jalur Evakuasi

BANJARMASIN – Semua orang tentunya tidak menginginkan terjadinya bencana. Baik itu bencana alam, ataupun bencana sosial seperti kebakaran atau kecelakaan lalu lintas. Segala cara pasti akan ditempuh, agar terhindar dari bencana tersebut. Contoh saja pengendara motor, untuk memastikan keamanan dirinya saat berkendara di jalan raya, adalah dengan menggunakan helm, tidak melaju dalam kecepatan tinggi, serta memastikan seluruh komponen kendaraan mulai dari rem, rantai, ban hingga lampu sign berfungsi baik. Begitu pula untuk bangunan, khususnya yang memiliki dua lantai atau lebih. Menyiapkan segala hal yang diperlukan, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa jika terjadi bencana secara tiba-tiba. Mulai dari alat pemadam api ringan (APAR) hingga selang khusus, untuk menghadapi bencana kebakaran, hingga kotak P3K seandainya ada yang terluka karena bencana. Termasuk adalah tersedianya jalur evakuasi, untuk proses penyelamatan. Namun ternyata, tidak semua bangunan di Kalimantan Selatan, memiliki jalur evakusi tersebut.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan Wahyuddin, baru 20 persen bangunan di Kalimantan Selatan, yang sudah memiliki jalur evakuasi khusus, di lingkup gedungnya masing-masing. Dimana yang paling mendominasi adalah sektor perhotelan dan perusahaan swasta

“Seluruh perusahaan dan perhotelan di Kalimantan Selatan, dapat dikatakan sudah menyadari arti pentingnya jalur evakuasi itu untuk jalur penyelamatan tamu ataupun karyawan di lingkup kantor atau bangunannya. Sementara untuk bangunan lainnya, belum semuanya menyadari hal tersebut,” jelasnya saat ditemui Abdi Persada FM di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin baru-baru ini.

Wahyuddin mengatakan, masih banyak bangunan untuk publik yang belum memiliki jalur evakuasi. Padahal itu sangatlah berisiko tinggi, karena tempat atau bangunan justru menjadi tempat berkumpulnya banyak orang.

“Perkantoran dan sekolah di Kalimantan Selatan, adalah contoh bangunan yang belum memiliki jalur evakuasi. Termasuk kantor pemerintah provinsi, dan perkantoran pemerintah kabupaten kota,” tambah lelaki yang biasa disapa Ujud tersebut.

Dalam waktu dekat menurut Wahyuddin, pihaknya akan segera menyurati seluruh pemerintah kabupaten kota untuk mewajibkan bangunan berlantai dua hingga lebih, untuk membuat jalur evakuasi. Dimana deklarasinya akan dilakukan pada akhir April 2019 mendatang.

Jalur evakuasi pada sebuah bangunan bertingkat, biasanya dibuat untuk memastikan proses penyelalamatan dapat berlangsung lancar, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana kebakaran. Jalur evakuasi ditandai dengan adanya rambu titik kumpul untuk proses penyelamatan, kemudian petunjuk jalur atau jalan selama proses evakuasi berlangsung. Pada bangunan bertingkat, jalur tangga menjadi pilihan utama evakuasi. Karena jika menggunakan elevator atau lift serta eskalator, justru akan membahayakan. Karena saat bencana terjadi, seluruh fasilitas pendukung operasional gedung atau bangunan akan mengalami kelumpuhan, termasuk aliran listrik. (RIW/RDM/RRF)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat