13 April 2021

Pemprov Kalsel Dukung Usulan Revisi Perda 1/2009, Memuat Kearifan Lokal

2 min read

Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Siswansyah ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai rapat paripurna dewan di Banjarmasin, Senin (18/3/2019).

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung usulan DPRD Kalsel untuk memuat pasal yang membolehkan masyarakat adat membuka lahan bertanam dengan cara membakar dalam Rancangan Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membakar hutan dan lahan termasuk pelanggaran hukum baik perseorangan maupun korporasi karena dituding sebagai satu penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dampaknya sangat dahsyat dimana bisa menyebabkan bencana kabut asap yang berimplikasi mengganggu transportasi, perekonomian, bahkan mengancam jiwa masyarakat.

Meski mengetahui dampaknya, namun DPRD Kalsel justru mengusulkan memasukkan konten lokal bersifat kearifan lokal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk membakar ladang dengan cara dibakar. Menariknya usulan ini diamini Gubernur Kalsel Sabirin Noor yang disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Siswansyah dalam rapat paripurna Dewan, Senin (18/3). Pihak eksekutif menilai dan sepakat dengan legislatif, larangan membakar lahan menyulitkan masyarakat adat dalam membuka ladang karena kegiatan itu sudah dilakukan secara turun temurun. Pemprov optimis cara tersebut tidak akan mengganggu lingkungan hidup karema warga adat sudah menguasai cara mengatasi kebakaran ladang meluas.

“Meski demikian, Gubernur tetap mengingatkan panitia khusus untuk berhati-hati dalam pembahasan agar memperhatikan multi efeknya,” kata Siswansyah.

Sementara dalam usulan Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan, DPRD Kalsel juga menyisipkan tanggung jawab sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terlibat dalam pengendalian Karhutla. Tak hanya menggantungkan amanah bagi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi melibatkan banyak SOPD terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Damkar dan Satpol PP serta Badan Restorasi Gambut Daerah (BRGD) Kalsel. (NRH/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.