BanjarmasinNews

Lagi, Pemko Beri Batas Toleransi Baru Kepada Pemilik 8 Bangunan di Depan RS Susu

Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah Memimpin Dialog Bersama Warga Setempat

BANJARMASIN – Setelah melakukan dialog bersama 8 pemilik bangunan yang akan di eksekusi oleh Satpol PP Kota Banjarmasin, pada Kamis (14/3). Akhirnya, Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan perpanjangan waktu kepada 8 pemilik lahan di depan RSUD Sultan Suriansyah, untuk melakukan pembongkaran bangunan milik warga tersebut.

Wakil Walikota Banjarmasin Hermansysh mengatakan, pihaknya telah meminta pengertian kepada pemilik lahan. Agar mau bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Mengingat, pentingnya keberadaan rumah sakit ini, untuk warga Kota Banjarmasin.

“Maka berdasarkan, hasil kesepakatan pada dialog ini, warga meminta perpanjangan waktu hingga 1 bulan kedepan, agar mereka bisa melakukan pembongkaran sendiri. Oleh karena itu kami menyetujui 1 bulan 1 minggu lahan tersebut sudah bersih,” tutur Hermansyah.

Menurut Hermansyah, dalam batas waktu yang diberikan tersebut, nantinya diharapkan kawasan tersebut, sudah bersih dari bangunan.

Hermansyah mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satpol PP Kota Banjarmasin telah memberikan toleransi yang cukup panjang kepada pemilik 8 bangunan tersebut.

“Bahkan, pihaknya telah memperpanjang batas toleransi hingga saat ini. Karena rasa kemanusiaa. Apabila langsung dilakukan pembongkaran kemana warga ini akan tinggal,” ucap Hermansyah.

Oleh karena itu, lanjut Hermansyah, pihaknya menempuh jalur persuasif dalam menyelesaikan persoalan eksekusi terhadap 8 bangunan milik warga tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menawarkan kepada pemilik lahan, agar bisa menempati rumah susun milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Selain itu, kami juga menawarkan bantuan kepada pemilik lahan apabila memerlukan bantuan pengangkutan barang, dan lainnya,” ujar Hermansyah.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hermansyah mengatakan, perpanjangan waktu diberikan ini, karena pemilik lahan ingin menjual bangunan rumah mereka tersebut, dan karena itu pembongkaran dilakukan oleh warga sendiri.

“Oleh karena itu, perpanjangan waktu ini diberikan kepada pemilik lahan,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/EYN)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat