BanjarmasinNews

DPRD Kalsel Ajukan Dua Raperda

BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian dua buah Raperda yang merupakan inisiatif dewan di ruang paripurna di Banjarmasin, Kamis (14/3). Kedua Raperda inisiatif DPRD Kalsel itu yaitu revisi atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan di Kalsel dan Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan di Kalsel.

Dalam penjelasan Raperda tentang Revisi Perda 1/2008 yang dibacakan Misri Syarkawi bahwa revisi tersebut sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Sementara dalam penjelasan Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan di Kalsel yang dibacakan KH Abdul Syukur Al Hamidy bahwa pengajuan Raperda tersebut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 – 2021.

Raperda tentang Revisi Perda 1/2008 tersebut atas usul Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah SSos MSi dari Partai Gerindra.

Kemudian Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan itu atas usul Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi SKom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada kesempatan yang sama atau dalam rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengajukan dua Raperda untuk mendapat pembahasan dari wakil rakyat tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.

Kedua Raperda dari Gubernur Kalsel tersebut yaitu tentangĀ  Rencana Umum Energi Daerah, serta Raperda tentang Pemprov Kalsel Kepada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi setempat.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Burhanuddin dan Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie, Anggota Dewan, Pejabat SKPD di lingkungan Pemprov dan Forkopimda. (NRH/RDM/EYN)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat