13 April 2021

Gubernur Inginkan IKM Kalsel Berorientasi Pada Produk Ekspor

2 min read

Foto bersama pelaku IKM penerima sertifikasi halal.

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas perindustrian, mengumpulkan dinas perindustrian serta Bappeda dari 13 kabupaten/kota se-kalimantan Selatan pada Rabu (27/2), bertempat di aula dinas perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.

Dikumpulkannya instansi terkait ini dalam rangka rapat kerja teknis (Rakernis) bidang perindustrian tahun 2019.

Hadir dalam kegiatan ini asisten bidang administrasi umum pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Heriansyah, sebagai perwakilan dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Mahyuni, Kepala Dinas Perindustrian serta Bappeda kabupaten/kota se-kalimantan Selatan dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang dibacakan oleh Asisten bidang Administrasi Umum Heriansyah disampaikan, perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) saat ini di Kalimantan Selatan terus menunjukkan peningkatan, bahkan bukan hanya itu, perkembangan industri skala besar pun terus menggeliat naik terutama pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

“Saat ini Kalimantan Selatan sudah mempunyai 2 kawasan industri yang terletak di 2 kabupaten yaitu kawasan industri jorong yang ada di tanah laut dan kawasan industri batulicin yang ada di tanah bumbu,” jelasnya.

Sementara itu, dalam keterangannya asisten bidang administrasi umum Heriansyah usai membuka rapat teknis secara resmi menjelaskan, perlu adanya sinergitas antar instansi terkait demi mendorong perkembangan dunia industri di Kalimantan Selatan. Sehingga harus sinergitas termasuk dengan dinas pendidikan.

“Tenaga kerja rata-rata industri kita dibidang pendidikan masih SD, sedangkan usaha jasa sudah SLTA, jadi harus ada sinergitas dalam meningkatkan kemampuan peningkatan pendidikan dalam bidang industri,” ujarnya

Dalam kesempatan ini juga diserahkan sebanyak 20 sertifikasi halal kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kalimantan Selatan.

Kepala dinas perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Mahyuni menjelaskan penyerahan sertifikasi halal ini sebagai bagian dari memberikan rasa aman kepada konsumen, karena menurutnya kepercayaan konsumen akan meningkat apabila ada logo halal pada kemasan.

“Mungkin saja jika tanpa ada logo halal konsumen batal membeli, karena jika halal berarti sehat,” terangnya.

Mahyuni juga menjelaskan, untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal diperlukan waktu yang panjang hingga 10 bulan, sehingga pihaknya hanya mampu memberikan pendampingan dan pelatihan kepada 20 hingga 40 pelaku IKM saja pertahunnya sebelum mengikuti uji sertifikasi halal.

Dijelaskannya saat ini pihaknya terus memberikan pendampingan dan pelatihan namun dibatasi pada produk unggulan dengan kualitas ekspor sesuai dengan keinginan Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kita punya Terget seperti yang dihajatkan gubernur, industri kecil dan menengah di Kalimantan Selatan akan berorientasi ekspor, jadi yang kami latih dan beri pendampingan adalah yang berkualitas ekspor,” ungkapnya

Perlu diketahui hingga saat ini di Kalimantan Selatan tercatat ada sebanyak 83.000 pelaku IKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. (ASC/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.