BanjarmasinNews

Lagi, Bawaslu Gelar Sidang, Kali Ini Giliran Pelanggaran di Serambi Mekkah

BANJARMASIN РPada Senin (18/2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Kalimantan Selatan, memutuskan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada 2 caleg Gerindra dan Hanura, atas pelanggaran administrasi pemilu 2019 di Hulu Sungai Tengah (HST). Dari hasil putusan itu diketahui, bahwa 2 caleg itu melanggar aturan administrasi pemilu 2019, dengan tidak memberikan Surat Pemberitahuan Tertulis soal pemindahan lokasi kampanye tatap muka, pada 18 Januari 2019. Yakni dari semula di gedung serba guna desa Awang Baru, pindah ke halaman SD Negeri Awang Baru.  Putusan pemberian sanksi administrasi itu baru berumur dua hari, namun pada Kamis (21/02) Bawaslu provinsi Kalsel kembali menggelar sidang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu 2019 dengan laporan serupa, tetapi kali ini di kabupaten Banjar. Tak tanggung-tanggung, wakil bupati Banjar Saidi Mansur, termasuk dalam daftar nama yang dilaporkan Bawaslu kabupaten Banjar, telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu tersebut.

Usai sidang pada Kamis sore (21/2), koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu kabupaten Banjar  Muhammad Syahrial Fitri menjelaskan, ada 5 orang terlapor yang masuk dalam daftar Bawaslu Banjar, telah melakukan pelanggaran. Diantaranya adalah ketua DPW Nasdem Kalsel, ketua DPD Nasdem kabupaten Banjar, serta Saidi Mansur yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati Banjar.

“Kelimanya kami laporkan ke Bawaslu provinsi, karena melakukan pelanggaran administrasi pemilu 2019, terkait tidak adanya surat pemberitahuan tertulis soal diadakannya kampanye tatap muka, di salah satu desa pada Jum’at (01/02). Padahal sesuai aturan PKPU, setiap hendak menggelar kegiatan kampanye, harus diberitahukan terlebih dulu kepada pihak kepolisian dan Bawaslu, melalui surat tertulis. Namun setelah ditelusuri, ternyata DPW Nasdem Kalsel tidak memberitahukan kegiatan dimaksud kepada pihak Bawaslu provinsi,” jelasnya kepada wartawan.

Selain itu, menurut Syahrial, berdasarkan aturan jumlah orang yang hadir pada kampanye tatap muka, harus sesuai dengan jumlah kursi yang disediakan. Namun berdasarkan hasil temuan petugas Panwascam, diketahui bahwa jumlah warga yang datang melebihi jumlah kursi.

Sementara terkait statusnya sebagai wakil bupati, Syahrial memastikan, bahwa Saidi Mansur tidak menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan tersebut. Begitu pula soal waktu pelaksanaan acara yang melibatkan orang nomor dua di kabupaten Banjar tersebut, juga tidak melanggar ketentuan soal keharusan mengajukan cuti apabila kepala daerah menjadi juru kampanye.

“Beliau tidak melanggar aturan dalam hal ini, karena kegiatan berlangsung pada Jum’at setelah jam kerja. Sehingga tidak perlu mengajukan cuti. Dengan begitu, pelanggaran yang diadukan hanya terkait ketiadaan surat pemberitahuan tertulis, dan jumlah warga yang hadir melebihi kursi yang disediakan. Laporan pun mengacu pada DPW Nasdem selaku pihak yang menggelar acara, dan bukan kepada pribadi,” tutupnya. (RIW/RDM/EYN)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat