12 April 2021

Teguran Pelanggaran Pemilu HST, Kuasa Hukum Akan Pelajari Putusan Bawaslu

2 min read

Ketua Bawaslu HST saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Senin sore (18/02).

BANJARMASIN – Senin sore (18/02), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Kalimantan Selatan menggelar sidang putusan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu 2019, dikantornya jalan RE Martadinata Banjarmasin. Dalam putusannya, ketua Majelis Hakim yang juga ketua Bawaslu Kalsel Iwan Setiawan, membacakan putusannya, bahwa Bawaslu mengabulkan sebagian laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan Bawaslu HST, pada 18 Januari 2019. Yakni terhadap dua caleg Hanura dan Gerindra, yang terbukti melakukan kampanye tatap muka di halaman sebuah sekolah atau fasilitas pendidikan, di desa Awang Baru Hulu Sungai Tengah. Seharusnya ada 3 caleg yang dilaporkan, namun satu diantaranya tidak berhadir pada acara, sehingga terhindar dari sanksi berupa teguran tertulis dari Bawaslu. Putusan Bawaslu provinsi ini, didasarkan pada temuan dan fakta di lapangan, bahwa tidak ada surat resmi soal pemindahan atau serah terima aset sekolah, yang saat kampanye dilaksanakan, dinyatakan sudah tidak difungsikan lagi oleh pihak terlapor. Alasannya, jumlah siswa di SD Negeri Awang Baru tidak memenuhi kuota, sehingga harus diciutkan. Namun berdasarkan hasil penelitian majelis hakim, proses penciutan sekolah ternyata dilakukan secara bertahap, dan sekolah dimaksud belum dinyatakan non aktif secara tertulis. Dengan demikian, sekolah masih berstatus aset dinas pendidikan HST.

Menanggapi putusan ini, salah seorang kuasa hukum tiga caleg – Abdul Azis mengatakan, pihaknya meminta waktu hingga 3 hari ke depan, untuk mempelajari hasil putusan Bawaslu provinsi, atas sanksi yang diberikan kepada para kliennya.

“Ada beberapa catatanĀ  selama sidang ini berlangsung. Diantaranya adalah soal saksi dari pihak penemu atau pelapor. Seharusnya mereka mendatangkan saksi fakta, di luar pengawas pemilu. Namun dua saksi yang dihadirkan, semuanya adalah dari panwascam. Tentu saja ada ketimpangan dalam hasil laporannya itu,” jelasnya.

Meski begitu, pihaknya berterima kasih kepada Bawaslu HST, yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan kampanye. Hanya saja pada kasus ini, tugas tersebut dijalankan dengan tidak cermat.

“Dalam laporannya, mereka menyebutkan ada 5 orang terlapor, dimana 3 diantaranya merupakan caleg. Namun dari 3 caleg itu, satu diantaranya tidak berhadir saat kampanye tertutup itu pada 18 Januari 2019. Jadi dapat dikatakan, laporan mereka tidak cermat,” tambahnya.

Hal lain yang mengganggu, menurut Abdul Azis, adalah soal tidak adanya serah terima resmi aset bangunan sekolah.

“Tidak mungkin kan pemerintah menyerahterimakan aset bangunan kepada pemilik lahan. Karena sejak awal, status sekolah itu memang berdiri di atas lahan yang dipinjampakaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat setempat. Jadi tidak logis saja, kalau bangunan diserahkan kepada pemilik lahan,” timpalnya.

Sementara itu, ketua Bawaslu HST sekaligus pelapor pelanggaran administrasi pemilu 2019 Muhammad Ahsani mengatakan, hasil putusan Bawaslu provinsi atas laporan pelanggaran ini, sudah sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan pihaknya.

“Untuk langkah selanjutnya, kami akan menunggu tindakan dari pihak kuasa hukum terlapor setelah 3 hari mempelajari hasil putusan tadi,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejak Selasa (12/02), Bawaslu provinsi Kalsel sudah menggelar sidang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu 2019 di HST. Barulah pada sidang ketiga Senin (18/02) didapat putusan terkait persoalan yang diadukan Bawaslu HST tersebut. Yakni dugaan pelanggaran dengan tidak memberitahukan satu hari sebelumnya pemindahan lokasi kampanye tertutup 3 caleg di desa Awang Baru HST, pada 18 Januari 2019. Yakni semula di gedung serba guna desa, ke halaman sebuah sekolah yang diklaim sudah tidak difungsikan lagi sejak Oktober 2018. (RIW/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.