3 Maret 2021

Laporan Pelanggaran Pemilu HST, Akan Diputuskan Senin

2 min read

Ketua Bawaslu HST saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Kamis (14/02).

BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Kalimantan Selatan menggelar sidang lanjutan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu 2019 di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Kamis pagi (14/2) di kantornya jalan RE Martadinata Banjarmasin.
Sidang kali ini adalah untuk mendengarkan keterangan para saksi, baik dari saksi pihak pelapor dalam hal ini Bawaslu HST, serta dari pihak terlapor 3 orang caleg parpol Hanura dan Gerindra. Masing-masing menyiapkan 2 orang saksi, untuk didengarkan keterangannya di depan majelis hakim. Dua saksi yang dihadirkan pihak Bawaslu HST merupakan petugas Panwascam, sedangkan dua saksi dari kubu terlapor merupakan kepala desa Awang Baru, dan tokoh masyarakat di desa yang sama.

Di sela sidang lanjutan, ketua Bawaslu HST Muhammad Ahsani menjelaskan, sidang kali ini akan semakin memperjelas tindak pelanggaran administrasi yang sudah dilakukan oleh dua caleg asal parpol Hanura dan Gerindra tersebut. Khususnya terkait perubahan lokasi kampanye tertutup, yang dilaksanakan 3 caleg terlapor.
“Sesuai ketentuan, caleg atau paslon yang akan melakukan kampanye, harus memberitahukan lokasi kegiatan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye. Begitu pula jika melakukan perubahan lokasi. Namun ini, tidak ada pemberitahuan dari ketiganya soal perubahan lokasi untuk kegiatan pada 18 Januari 2019 tersebut. Ini jelas-jelas pelanggaran administrasi,” jelas Ahsani kepada wartawan pada Kamis (14/02).

Selain itu menurut Ahsani, berdasarkan pemahamannya terkait aturan kampanye tertutup, harus dilakukan di ruangan dengan disediakan kursi. Sehingga diketahui persis berapa jumlah peserta yang hadir, dengan batasan maksimal 300 orang.
“Sementara pihak terlapor, melakukannya di halaman sebuah sekolah, dengan memasang dinding, dan para peserta duduk di atas tikar,” tambahnya.

Terkait tudingan soal penggunaan fasilitas pendidikan, yakni halaman sekolah SD Awang Baru, pihak terlapor melalui keterangan saksi yang dihadirkannya, kepala desa Awang Baru Arpani, diketahui bahwa sekolah tersebut sudah tidak difungsikan lagi sejak Oktober 2018.
“Setahu saya saat rapat dengan dinas pendidikan dan pemilih tanah sekolah, SD Awang Baru terpaksa harus merger ke sekolah lain, karena jumlah muridnya yang tidak memenuhi kuota. Sehingga per Oktober 2018, sekolah sudah tidak difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun peralatan sekolah, seperti papan tulis dan kursi serta meja, masih dititipkan hingga sebelum acara berlangsung,” jelas kepala desa dua periode tersebut dalam persidangan.

Saat dicecar pertanyaan soal apakah pihak dinas pendidikan setempat menyerahkan aset bangunan kepada pemilik tanah, Arpani memastikan tidak ada serah terima itu. Dengan kata lain, bangunan sekolah masih menjadi aset milik pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan HST.
“Sampai saat ini kami juga tidak menerima surat pemberitahuan dari dinas pendidikan, soal penghentian aktivitas belajar di SD Awang Baru,” jelas ketua Bawaslu HST menimpali keterangan saksi kepala desa, saat ditanyai yaitu wartawan di luar ruang sidang.

Karena alasan itulah, kemunginan besar pelanggaran inipun dapat mengarah pada tindak pidana pemilu, karena penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye. Namun hasil keputusan terkait kasus pelanggaran ini, masih menunggu keputusan majelis hakim, yang rencananya akan disampaikan pada sidang lanjutan Senin (18/2) mendatang. (RIW/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.