3 Maret 2021

Tunjangan AKTAS Sudah Sesuai Aturan Pemerintah

1 min read

Suasana pertemuan AKTAS, Komisi IV DPRD Kalsel dan jajaran SKPD terkait lainnya, Senin (11/2/2019).

BANJARMASIN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel, Muhammad Yusuf Effendy menilai tunjangan tambahan penghasilan Anggota Asosiasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah (AKTAS) SMA/SMK/SLB se Kalsel bukan tidak setara. Namun menurutnya, tunjangan sebesar Rp1,5 juta perbulan tersebut berdasarkan aturan dari pemerintah. Sesuai status pejabat struktural yang bertugas di Dinas Pendidikan berbeda bagi aparatur di Satuan Pendidikan. Untuk tunjangan tenaga kependidikan berstatus Pejabat Pengawas atau Kepala Tata Usaha sebesar Rp1,5 juta. Sedangkan bagi Pengawas Sekolah diberikan Rp3,5 juta perbulan.

Namun, Yusuf mengakui anggota AKTAS perlu penambahan besaran tunjangan karena statusnya PNS Eselon IV B.

“Sehingga perlu ada penyesuaian dengan aturan dengan catatan mempertimbangkan kemampuan daerah,” katanya.

Terkait adanya perbedaan tunjangan 109 orang Kepala TU SMA/SMK dan SLB se Kalsel dengan SMA Banua, SMK Pertanian Pelaihari dan SLBC Banjarbaru, Kadisdik mengklarifikasi hal itu karena ketiga sekolah tersebut sebelumnya bagian Unit Pelayanan Teknis (UPT) Disdikbud Kalsel. Sehingga mereka memiliki Daftar Pengguna Anggaran (DPA) sendiri sebelum akhirnya menjadi Satuan Pendidikan.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzy mengatakan pihaknya berupaya memperjuangkan kenaikan tunjangan anggota AKTAS karena dinilai mereka layak mendapatkannya. Apalagi sebagian besar mereka bertugas di pelosok-pelosok daerah.
“Kami akan terus mengawal proses usulan peningkatan besaran tunjangan tambahan penghasilan mereka,” pungkasnya. (NRH/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.