Barito KualaNews

KPU Batola Data Orang Gangguan Jiwa yang Miliki Dokumen

BARITO KUALA – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, di tahun 2019 KPU menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

Di Kabupaten Barito Kuala sendiri KPU Bergerak dengan tepat dan cermat mulai dari persiapan logistik sampai pendataan para pemilih.

Kepada Abdi Persada FM Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala Rusdiansyah mengatakan 428 pemilih disabilitas yang ada di Kabupaten Barito Kuala yang terbagi menjadi 5 kategori yaitu tunadaksa sebanyak 100 orang, tunanetra 62 orang, tunarungu 88 orang, tunagrahita 86 orang dan disabilitas lainnya sebanyak 92 orang.

Rusdiansyah menambahkan mengenai tunagrahita yang orang awam bilang adalah orang gila, bukanlah orang gila yang diperbolehkan untuk memilih, karena mereka harus memenuhi syarat untuk diperbolehkan menjadi pemilih.

Sementara itu, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Barito Kuala Heldawati mengatakan bahwa tunagrahita atau yang disebut dengan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sifatnya tidak permanen atau sementara yang berjumlah 86 orang, dan bagi para orang yg dikategorikan sebagai ODGJ atau Tunagrahita juga harus memenuhi syarat yang sama seperti pemilih umumnya yaitu memiliki dokumen kependudukan berupa E-KTP.

Heldawati menambahkan orang yang dikategorikan sebagai ODGJ yang mengalami gangguan jiwa tidak permanen atau sementara kemungkinan mereka bisa, sadar, dan ingat untuk menggunakan hak pilih nya. Isu-isu yang beredar dimasyarakat bahwa KPU mendata orang gila adalah persepsi yang salah karena pihaknya tidak mendata orang gila yang berjalan-jalan serta tidak memakai baju tetapi pihaknya mendapata Tunagrahita atau ODGJ yang memiliki  dokumen kependudukan.

“Isu-isu dimasyarakat mengenai kami, yaitu soal KPU mendata orang gila adalah persepsi yang salah karena kami tidak mendata orang gila yang berkeliaran dijalan dan tidak memakai baju, kami mendata para tunagrahita atau ODGJ  yang memenuhi syarat yang memiliki dokumen kependudukan dalam artian mereka masih sadar dan ingat untuk memakai hak pilih mereka,” pungkas Heldawati. (TR01/RDM/RRF)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat