BanjarmasinNewsProvinsi Kalsel

Gelar Tes Urine, Kemenkumham Kalsel Pastikan ASN-nya Negatif Narkoba

BANJARMASIN – Darurat Narkoba! Itulah status Indonesia saat ini. Disegala lini, barang haram tersebut menyerang Indonesia. Mulai dari pelajar, hingga ibu rumah tangga. Mulai lingkungan sekolah, pemukiman, hingga perkantoran pemerintah dan swasta. Tak pandang bulu, peredarannya narkoba seakan sudah menggurita, bahkan juga menyasar para penegak hukum. Mulai dari polisi, jaksa hingga hakim.  Sehingga tidak heran, jika tes urine menjadi salah satu persyaratan wajib, yang harus dipenuhi setiap pelamar CPNS, baik di lingkungan  sipil maupun militer dan polisi, serta unsur kejaksaan. Hal itu pula yang dilakukan jajaran kanwil kemenkumham Kalimantan Selatan, pada Selasa (12/02) di lingkungan kantornya kawasan Kayutangi Banjarmasin, disela kegiatannya rapat kerja teknis (rakornis) pemasyarakatan se-Kalsel. Dimana tercatat puluhan ASN lingkup kanwil kemenkumham, termasuk kalapas dan rutan, pimpinan tinggi pratama, serta kakanwil Kemenkumham Kalsel Ferdinand Siagian, turut serta pada kegiatan ini. Hasilnya kemudian menunjukkan, seluruh ASN itu negatif atau zero narkoba.

Kepada wartawan, kakanwil Kemenkumham Kalsel Ferdinand Siagian menjelaskan, adanya indikasi peredaran gelap narkoba yang diduha dikendalikan Warga Binaan Pemasyarakatan maupun petugas, menjadi salah satu alasan mengapa tes urine digelar.

“Terhadap isu ini saya mengharapkan agar langkah-langkah prime action dalam pemberantasan narkoba tersebut dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Mulai dari pekan pertama Februari, kedua dan seterusnya,” jelasnya usai membuka rakernis pemasyarakatan pada Selasa (12/02) di kantornya.

Sedangkan terkait rakernis, Ferdinand mengatakan, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan komitmen bersama, dalam pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan dan upaya pemberantasan narkoba di Rutan/Lapas/LPKA di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, kepada Abdi Persada FM, kadiv pemasyarakatan kanwil kemenkumham Kalsel Alfi Syahrin menjelaskan, tes urine juga sekaligus menjadi bukti kepada masyarakat, bahwa pihaknya serius memerangi narkoba, terutama di lingkungan lapas dan rutan. Apalagi, ada kecurigaan soal keterlibatan petugas di lapas, dalam peredaran gelap narkoba.

“Saya akui, pada tahun ini sudah ada satu kasus narkoba yang melibatkan petugas di lapas, khususnya lapas Karang Intan Banjar. Karena tidak ingin kecolongan lagi, maka pengetatan pengawasan termasuk tes urine, akan rutin digelar,” tegasnya.

Terkait oknum petugas lapas yang terlibat narkoba, dan sudah dalam pengamanan aparat Polda Kalsel, Alfi memastikan bahwa yang bersangkutan sudah mendapat sanksi administratif. Yakni berupa pemotongan gaji.

“Jika sudah ada keputusan hukum tetap terhadap oknum tersebut, maka sanksi berat siap diberikan, berupa pemecatan,” tutupnya. (RIW/RDM/RRF)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat