12 April 2021

2019, Kalsel Optimis Terapkan Universal Health Coverage

2 min read

Kepala Dinas Kesehatan Kalsel.

BANJARMASIN – Universal Health Coverage (UHC) merupakan kondisi yang memastikan setiap warga dalam populasi, memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

Dimana dimensi UHC, adalah seberapa besar prosentase penduduk yang dijamin, seberapa lengkap layanan yang dijamin, serta seberapa besar proporsi cost sharing oleh penduduk. Pentahapan cakupan universal ini, sangat dipengaruhi oleh kemauan politik pemerintah, konsensus penduduk, dan juga kemampuan keuangan suatu negara. Untuk mendukung UHC di provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Sahbirin Noor pun sudah menerbitkan Keputusan Gubernur nomor 188.4/0712/KUM/2018, tentang pembentukan tim percepatan UHC program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) provinsi Kalsel.

Pada pekan pertama Februari 2019, tim percepatan ini sudah melakukan rapat perdana di kantor dinas kesehatan provinsi, yang dipimpin Sekdaprov Abdi Haris Makkie, ketua tim percepatan UHC Kalsel Nurul Fajar Desira, sekretaris tim UHC Kalsel sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim, dan sejumlah kepala SKPD atau perwakilannya yang termasuk dalam tim percepatan.

Dalam pemaparannya saat rapat, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim menjelaskan, secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 menyebutkan, bahwa salah satu target prioritasnya adalah UHC yang dapat diwujudkan pada tahun 2019 ini. Dengan kata lain, dari 254 juta jiwa penduduk Indonesia, 95 persen-nya akan menjadi peserta JKN dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang dikelola Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Di Kalimantan, baru Kalimantan Utara yang sudah mampu memberikan jaminan kesehatan bagi 100 persen penduduknya. Provinsi paling baru di Kalimantan ini, adalah provinsi kelima di Indonesia yang sudah memberikan jaminan UHC, setelah DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam, Gorontalo dan Papua Barat,” paparnya.

Sementara provinsi Kalimantan Selatan, menurut Muslim, hingga tahun 2018 lalu, jumlah kepesertaan JKN baru mencapai 66,84 persen dari seluruh penduduk. Itu berarti masih ada 25,24 persen penduduknya belum tercover layanan JKN.

“Karena alasan itulah, digelar rapat perdana tim percepatan UHC di Kalsel ini, sehingga target 2019 penerapan UHC dapat terlaksana,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, ketua tim percepatan UHC Kalsel Nurul Fajar Desira, kepada Abdi Persada FM menjelaskan, rapat perdana ini terutama membahas soal siapa saja atau kalangan mana saja yang harus ditanggung pembiayaan pelayanan kesehatannya oleh pemerintah. Apakah seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, atau hanya mereka yang masuk golongan atau kategori miskin. Jika memang seluruh lapisan masyarakat, apakah dana atau anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota atau provinsi mencukupi untuk UHC tersebut, serta apakah sharing dana antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tetap di angka 60/40 persen.

“Itu masih harus kita bicarakan lebih lanjut pada rapat-rapat berikutnya. Namun pada rapat perdana ini, sudah dirancang kegiatan apa saja yang didahulukan. Diantaranya kepastian data penduduk yang masuk 25,24 persen yang belum masuk kepesertaan di BPJS Kesehatan, serta koordinasi dengan kabupaten/kota soal besaran sharing dana untuk program JKN KIS,” urainya.

Meski begitu Fajar mengaku optimis, Universal Health Coverage di Kalsel melalui program JKN KIS, dapat dijalankan sesuai target RPJMN 2015 – 2019, yakni pada tahun 2019 ini. (RIW/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.