18 April 2021

4.000 Lebih Narapidana Kalsel, Terancam Hak Pilihnya Pada Pemilu 2019

2 min read

: ketua KPUD Kalsel saat memberikan keterangan kepada wartawan, usai memimpin rakor pada Kamis (07/02).

BANJARMASIN – Kepastian tersalurkannya atau tidaknya hak suara para warga binaan di 14 lapas dan rutan se Kalimantan Selatan, menjadi topik utama pembahasan pada rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Selatan dengan Disdukcapil se Kalsel, serta kanwil kemenkumham Kalsel yang mengurus warga binaan di 14 lapas dan rutan, pada Kamis (07/02) dikantornya jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Topik utama yang dibahas adalah soal proses perekaman KTP elektronik (e-KTP) di lapas dan rutan se Kalsel, yang sudah dilaksanakan pada 17 sampai 19 Januari 2019 lalu. Proses perekaman e-KTP tersebut, adalah sebagai salah satu persyaratan agar warga binaan di lapas dan rutan, memiliki kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 17 April 2019 mendatang.

Kepada wartawan, Kabid Bimpasnakinfokom kanwil kemenkumham Kalimantan Selatan Kusbiyantoro mengatakan, tercatat 4.363 warga binaan sudah melakukan perekaman e-KTP dari total 8.881 natapidana yang tercatat di Kalsel  hingga pertengahan Januari 2019.

Sisanya sebanyak 4.444 warga binaan belum melakukan perekaman e-KTP. Mereka inilah, yang dikhawatirkan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu April nanti. Sebab sebagian besar mereka bukan merupakan penduduk setempat, serta tidak memiliki dokumen kependudukan,” jelasnya kepada wartawan usai mengikuti rakor bersama KPUD Kalsel pada Kamis (7/2).

Lebih lanjut Kusbiyantoro mengatakan, dari jumlah total warga binaan itu, baru sekitar 50 persen atau sebanyak  4.055 warga binaan yang sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019.

“Harapannya, mereka yang melakukan perekaman pada pertengahan Januari lalu, dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK). Namun ternyata belum ada keputusan yang dapat diambil pada pertemuan di KPUD ini,” jelasnya lagi.

Sementara itu, menurut ketua KPUD Kalsel Sarmudji, pihaknya masih menunggu hasil rakornas Disdukcapil seluruh Indonesia di Makassar yang berlangsung pada Kamis (07/02) dengan pembahasan yang sama. Hasil rakornas itu nantinya yang akan menentukan nasib para warga binaan, yang belum masuk dalam DPT pemilu 2019.

“Jika memungkinkan, warga binaan yang belum terdata sebagai pemilih itu, dapat direkamkan KTP elektronik oleh Disdukcapil setempat. Kemudian mereka juga dimasukkan sebagai warga atau penduduk dari daerah, domisili lapas atau rutan tempatnya menjalani hukuman.

Sehingga status mereka dapat dipastikan, apakah menjadi bagian DPTb atau DPK. (RIW/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.