NewsProvinsi Kalsel

Dana Desa 2019, Infrastruktur Masih Jadi Tren

BANJARBARU – Pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi tren sebagian besar desa di Kalimantan Selatan.

Dengan dana desa yang dikucurkan melalui APBN ini, pemerintah dan masyarakat desa mempunyai kewenangan sendiri untuk menentukan pembangunan apa yang ingin dibangun. Selain hal yang prioritas, pembangunan juga berasal dari banyaknya usulan warga desa.

Namun demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong pemerintah desa untuk juga berpikir jangka panjang program pemberdayaan masyarakat terutama bidang ekonomi dan pelatihan.

“Kalau sudah selesai infrastruktur dasar, arahan kami dibagi 50:50 untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan ekonomi, seperti mengembangkan potensi potensi desa yang dimiliki,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa provinsi Kalimantan Selatan Gusti Syahyar Jum’at (4/1).

Gusti Syahyar menegaskan, dengan program pemberdayaan masyarakat terutama pengembangan ekonomi dan pelatihan kepada masyarakat tersebut, maka masyarakat dapat mengembangkan usaha di desa, agar nantinya warga desa yang belum bekerja ataupun bekerja ke kota, bisa betah di desa karena banyak usaha yang bisa dikembangkan di desa.

“Kita harapkan tahun 2020-2021 sudah bergeser dari pembangunan infrastruktur dasar ke pembangunan pengembangan ekonomi,” harapnya.

Diakui Syahyar yang pernah menjadi penjabat sementara Bupati Tapin ini, saat sekarang sebagian besar wilayah di desa masih dalam keadaan terisolir dari sisi transportasi darat, baik pembangunan jalan maupun jembatan yang masih jauh tertinggal dari kelurahan di perkotaan.
Bahkan tambahnya, kebutuhan terhadap hal yang dasar seperti air dan listrik masih banyak di desa yang belum terpenuhi secara menyeluruh bagi masyarakat desa.

“Makanya tidak heran pemerintah dan masyarakat desa berlomba-lomba dalam pembangunan infrastruktur dasar ini, bahkan dana desa tersebut tidak mencukupi sehingga masih perlu tambahan dari APBD ataupun CSR dari perusahaan yang beroperasi di sekitar desa tersebut,” terangnya.

Untuk diketahui, ada sebanyak 161 desa di Kalimantan Selatan ini yang masih berstatus desa tertinggal, sedangkan desa dengan status desa berkembang sebanyak 1.645, dan desa mandiri berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik provinsi Kalimantan Selatan hanya berjumlah 68 desa. (ASC/RDM/MTB)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat