18 April 2021

Satpol PP Tangani 138 Kasus Pelanggaran Perda

2 min read

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar saat ditemui di ruang kerjanya.

BANJAR – Sepanjang tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  Kabupaten Banjar tengah menangani 138 kasus pelanggaran terhadap 5 (lima) Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan  oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar Ahmadi Kepada Abdi Persada Fm saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (3/1) siang menjelaskan,  pelanggaran tersebut diantaranya  terkait penegakan Perda No. 3 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan atau kepemilikan KTP yang merupakan pelanggaran terbanyak di tahun 2018 yang lalu.

“Atas penegakan ini kami mengadakan razia KTP, ada di dua tempat di tahun 2018 yang lalu  yakni berlokasi di gedung Juang Martapura dan di Kecamatan Gambut. Dari hasil razia di dua tempat tersebut terjaring ada sekitar 130 pelanggaran masyarakat yang tidak mempunyai KTP,” jelas Ahmadi.

Selain itu Ahmadi memaparkan penegakan lain di 2018 yang lalu berupa pelanggaran bangunan gedung, penegakan hukum PSK online, penegakan pelanggaran PKL, penegakan reklame dan  penegakan pelanggaran terhadap penjual miras di Pematang Panjang Kec. Gambut yang di temukan beberapa waktu lalu sebanyak 77 botol miras, serta kasus pelanggran ngelem sebanyak 38 pelanggaran.

“Pelaku yang ngelem ini ditemukan di beberapa tempat diantaranya di lokasi taman stadion Demang Lehman, RTH Ratu Zaleha, Jembatan Kembar.  Penggunanya banyak anak-anak dibawah umur 17 tahun, mereka kami BAP dan dilakukan pembinaan,” ujar Ahmadi.

Lebih Lanjut Ahmadi menambahkan untuk di tahun 2019 ini, pihak Satpol PP tetap akan melanjutkan program ditahun 2018. Bahkan akan di tingkatkan untuk pengawasannya, terlebih lagi yang berkaitan dengan penyakit masyarakat seperti miras, PSK Online dan ngelem. Oleh sebab itu kasus penyakit masyarakat (pekat) ini menjadi perhatian serius pihaknya ditahun 2019 ini, karena menurutnya penyakit masyarakat ini sangat meresahkan yang bisa menimbulkan kriminalitas.

“Apa lagi Kabupaten Banjar merupakan daerah religius yang bergelar serambi mekkah, oleh karena itu kasus pelanggaran Penyakit masyarakat di daerah ini akan lebih di perketat pengawasannya di samping kasus-kasus penegakan pelanggaran lain,” lanjut Ahmadi.

Lebih rinci Ahmadi menjelaskan penyakit masyarakat ini disamping dapat meresahkan masyarakat, juga akan menimbulkan bahaya bagi penggunanya, seperti miras oplosan yang bisa berakibat kematian. Tidak hanya itu Ahmadi juga mengungkapkan di tahun 2019 ini akan melakukan pengawasn terhadap warung-warung yang tidak jelas atau warung remang-remang.

Untuk penegakan Perda tersebut, pihaknya akan meningkatkan giat patroli baik di lakukan secara langsung oleh Satpol PP sendiri maupun melibatkan atau bekerjasama dengan unsur lain seperti pihak kepolisian maupun TNI.

Ahmadi pun menghimbau agar masyarakat mematuhi Peraturan daerah yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banjar. (AF/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.