12 April 2021

Dishut Kalsel Serius Tangani Hutan Adat

2 min read

Suasana rapat koordinasi dan fasilitasi pembentukan hutan adat di Kalimantan Selatan.

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan (Dishut) mulai membuka diri terhadap keberadaan hutan adat di Kalimantan Selatan.

Hal ini terungkap saat pertemuaan rapat dalam pembahasan pembentukan hutan adat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jumat (28/12) sore.

Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Hanif Faisol Nurofiq mengakui, pihaknya akan mendukung penuh pembentukan hutan adat yang ada di Kalimantan Selatan.

“Kami mendukung penuh kalau memang secara fisik mereka ada di sana dari nenek moyang mereka. Januari kami akan mau pemetaan dan langkah lainnya. Yang jelas niat kami serius untuk pembentukan hutan adat ini,” ujarnya

Hanif menjelaskan langkah langkah yang akan di tempuh ke depan yaitu turun ke lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup provinsi. Setelah itu akan mengusulkan kepada Pemprov Kalsel untuk membentuk Gugus Tugas yang akan menangani, menginisiasi, menstimulir pemberdayaan masyarakat adat.

“Nantinya kami akan bekerja serius bersama dengan AMAN, untuk menjaga dan dan mengiringi proses pembentukan hutan adat ini. Bahwa program-program ini bisa kita ikuti sesuai dengan jalannya,” jelasnya.

Hanif juga mengatakan Kalimantan memang identik dengan Suku Dayak, termasuk Kalimantan Selatan. Baik yang berada di tengah hutan dan pegunungan. Mereka umumnya dipastikan masyarakat adat.

Untuk diketahui, pengakuan keberadaan MHA adalah Subyek yang jika sudah dipastikan keberadaanya, akan berlanjut kepada Obyek berupa pengakuan Hak yaitu Hutan Adat. Untuk bisa diakui suatu MHA beserta Hutan Adat yang dikelola, harus memerlukan Peraturan Daerah (Perda) atau Produk Hukum Daerah yang dapat memberikan kepastian suatu MHA dan menghindarkan adanya MHA bentukan yang tidak jelas eksistensinya.

Sementara itu Ketua BPH AMAN Kalsel, Palmijaya menjelaskan, sampai saat ini hutan adat belum ada satupun di Provinsi Kalsel yang diakui, meskipun di Kota Baru sudah memiliki Perda namun hingga kini belum terlaksana dengan baik.

“Hutan adat belum dapat satupun SK dari pemerintah Provinsi, Kabupaten apalagi pusat. Dengan hasil rapat ini diharapkan ada tindak lanjut serius. Kami masyarakat adat akan siap besinergi dengan pemerintah untuk memperjelas apa yang menjadi hak masyarakat hukum adat,” ungkapnya.

Turut hadir dalam rapat ini WALHI Kalsel, LPMA, Fakultas Kehutanan ULM, Biro Hukum Provinsi Kalsel, Dinas LH Provinsi Kalsel, para organisasi dan pegiat lingkungan di Kalsel serta ketua dan pengurus AMAN dari beberapa kabupaten.(ASC/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.