20 Juni 2021

Inflasi Rendah, TPID se Kalsel Dinilai Baik

2 min read

Suasana Rakorda TPID semester II.

BANJARBARU -Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk dalam kategori inflasi terjaga pada bulan November 2018, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Salah satu penyebab terjaganya inflasi menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Herawanto di sela Rakorda Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Semester II di ruang rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Kamis (20/12) siang adalah adanya administered prices atau harga yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

“Seperti tiket pesawat itu, itu terkendali dengan baik. Tetapi yang perlu dicermati adalah vomatile food atau terkait dengan pangan yang cukup tinggi angkanya yaitu 6,06 persen. Maka kedepan lebih hati-hati lagi,”

Rapat yang mengangkat tema “Memperkokoh Sinergi dan Program Pengendalian Inflasi Kalsel” itu menghadirkan narasumber Asisten Direktur BI Pusat Erwin Syafi’i dan diikuti TPID dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog dan lembaga lainnya di Kalsel baik di tingkat Provinsi maupun kota.

Herawanto mengungkapkan, angka pencapaian pengendalian inflasi merupakan bukti bahwa semua pihak mampu bekerjasama dan menjaga inflasi dengan baik. Pengendalian tersebut dari sisi pasokan maupun tekanan permintaan.

Dia mengungkapkan bahwa inflasi Kalsel per November 2018 cukup rendah yaitu 2,75 persen. Secara year on year (yoy) juga lebih rendah dari tahun 2017 yang tercatat 3,9 persen. Inflasi Kalsel secara nasional juga lebih rendah.

“Ini tidak lepas peran dari peran TPID. Namun ada satu hal yang perlu dicermati walaupun angkanya rendah, kami mencatat ada persistensi. Kami selalu ingatkan ada persistensi atau ada tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan yang cenderung tinggi,” jelasnya.

Dalam hal ini, tren rata-rata tekanan ada pada komoditas telur dan daging ayam ras.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Kepala Biro Sarana Prasarana perekonomian daerah, sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli mengungkapkan bahwa perlu upaya bersama untuk menjaga  stabilitas perekonomian. “Rakorda ini membahas beberapa hal diantaranya menentukan kemungkinan tejadinya inflasi dan antisipasi sedini mungkin terhadap faktor pemicu inflasi,” ujarnya ketika membacakan sambutan gubernur.

Pada dasarnya, tambahnya, inflasi dipengaruhi supplai dan penawaran misalnya gangguan distribusi maupun kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi. Berkait kinerja TPID, imbuhnya,  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melihat bahwa TPID Provinsi dan Kabupaten telah bertugas dengan baik sehingga inflasi di Kalsel tetap stabil. Misalnya pada Juni 2017 hingga Juni 2018 angka inflasi 2,74 persen yang lebih rendah dari inflasi nasional yakni 3,12 persen. Selain itu TPID Kabupaten Banjar menjadi TPID berprestasi secara nasional pada Rakornas TPID beberapa waktu lalu. (ASC/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.