NewsProvinsi Kalsel

Raperda Administrasi Kependudukan Sudah Finalisasi

BANJARMASIN – Setelah hampir tujuh bulan sejak diajukan, pembahasan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kalsel sudah memasuki tahapan finalisasi. Ditemui usai rapat finalisasi di Ruang Komisi I DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (19/12), Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kalsel, Ilham Noor menyampaikan Pansus sudah menerima hasil fasilitasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kalsel. Ia mengungkapkan berdasarkan hasil fasilitasi dan evaluasi Kemendagri, ada lima hal yang menjadi catatan bagi Pansus, yaitu pertama, terkait dengan penyempurnaan redaksional dan penyempurnaan yang bersifat rumusan normatif. Kedua, pencantuman dasar hukum sebagai konsideran sepanjang memiliki korelasi dengan muatan Peraturan Daerah. Ketiga, penghapusan dasar hukum yang tidak sesuai korelasinya. Ke empat, ranah kewenangan kabupaten/kota agar dihapus. Kelima, menyisipkan beberapa ayat dan pasal baru sesuai muatan dan urutan dari Bab itu sendiri. Jadi secara umum hasil fasilitasi dan evaluasi Kemendagri, menurut Ilham, di atas 90 persen sudah menyetujui dari draf yang telah disusun Pansus. Oleh karena itu, Pansus meminta Biro Hukum Setdaprov dan Tenaga Ahli untuk membuat draf raperda terbaru berdasarkan hasil fasilitasi dan evaluasi Kemendagri.

“Sehingga setelah draf itu selesai, maka Pansus meminta kepada Pimpinan Dewan agar bisa diagendakan di Badan Musyawarah untuk diparipurnakan menjadi Perda,” katanya.

Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kalsel merupakan usul Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai Syahdillah dari Partai Gerindra untuk menjadi raperda inisiatif lembaga legislatif tersebut. (NRH/RDM/MTB)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat