23 Juni 2021

Pemko Banjarbaru Cepat Penuhi Intruksi Kemendagri

2 min read

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah (tengah) didampingi Kepala DIsdukcapil KOta Banjarbaru Sri Fatma Karmalaita saat di wawancara usai pemusnahan KTP-el, Senin, (17/12/2018).

BANJARBARU – Senin (17/12) pagi, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota banjarbaru melakukan pemusnahan terhadap 1.300 lembar KTP-el warga kota banjarbaru yang rusak, tidak valid, salah ketik serta yang dipastikan tidak berlaku dengan cara dibakar di halaman kantornya. Pemusnahan ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah. Disampaikan Said usai acara, pemusnahan ini sesuai dengan intruksi Kementerian Dalam negeri (kemendagri) tertanggal 13 Desember 2018, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan, “juga untuk membuktikan kepada masyarakat Banjarbaru bahwa KTP yang rusak ini tidak akan digunakan untuk kepentingan politik atau apapun,” ujar Said seraya memastikan pembakaran KTP invalid atau rusak ini berjalan sesuai SOP.

Sementara itu, kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Sri Fatma Karmalaita menyampaikan kegiatan pemusnahan ini akan dilakukan setiap hari sesuai instruksi kemendagri, agar tidak ada lagi ditemukan di masyarakat KTP-el yang invalid atau rusak. “pemusnahan hari ini, ini yang perdana, selanjutnya mulai besok aka nada terus pemusnahan setiap harinya, sampai benar-benar tidak ada lagi warga Banjarbaru yang memiliki KTP-el yang rusak atau invalid,” jelas Fatma.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh bupati/walikota agar menindaklanjuti secara cepat Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP elektronik (KTP-el) rusak atau invalid. Surat Edaran tersebut mengatur mengenai pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah masing – masing.

Kepala daerah juga diminta mengecek KTP-el rusak atau invalid hasil pencetakan massal pada 2011 sampai 2013 yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota. Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid , maka dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar.
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru ini merupakan pengganti SOP sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap KTP-el invalid atau rusak. (RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.