8 Maret 2021

Ada Apa Dewan  Konsul Ke KEMENPAN RB ??

1 min read

Suasana pertemuan antara Komisi IV DPRD Kalsel, Biro Hukum Setda Kalsel dan BKD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (12/12).

BANJARMASIN – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) resmi dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Regulasi ini direspon beragam oleh sejumlah pihak. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzy, PP 49/ 2018 ini diterbitkan untuk mengakomodir keluhan pegawai tidak tetap atau honorer yang gagal masuk tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dalam aturan P3K juga berhak menduduki hingga jabatan pratama dengan gaji setara dengan PNS. Tapi tidak mendapatkan tunjangan pensiun.

Lebih lanjut, Yazidie mengungkapkan dari pertemuan dengan Biro  Hukum Setda Kalsel, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, pada Rabu (12/12) terjadi silang pendapat atas regulasi ini. Biro Hukum Setda Kalael berpendapat PP 49/2018 ini berlaku sejak diundangkan dan usia PTT yang bisa mendaftar tes maksimal 40 tahun. Sementara, BKD Kalsel justru menyebutkan pemberlakukannya bisa sampai 2 tahun ke depan. Sedangkan usia maksimal boleh satu tahun sebelum batas usia tertentu atau batas pensiun. Silang pendapat ini bakal berdampak terhadap penerapan dan implementasinya. Oleh karena itu, menyikapi silang pendapat karena terdapat pasal yang multi tafsir, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan Komisi IV mengambil sikap.

“Kami akan berkonsultasi ke Kemenpan RB di Jakarta dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan terkait hal ini,” katanya.

Seperti diketahui, PP 49/2018 ini merupakan satu diantara aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. (NRH/FHF/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.