20 Juni 2021

Lagi, Infrastruktur Menjadi Target Penggunaan Dana Desa 2018

2 min read

Pengelola P3MD Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Kalimantan Selatan Wahyu Nugroho.

BANJARBARU – Penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN yang ada sejak 2015 lalu, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kini terlihat hasil yang nyata.
Jika sebelumnya desa hanya menjadi objek pembangunan bagi daerah maupun pusat, maka sejak 2015 desa mempunyai wewenang sendiri untuk menentukan pembangunan apa saja yang ingin dilakukan.

Untuk Kalimantan Selatan di tahun 2018 ini mendapat kucuran dana desa sebesar 1,3 triliun rupiah yang dibagi untuk 11 kabupaten.
Tercatat untuk semester pertama saja total infrastruktur yang di bangun di desa-desa ada 407.000 meter jalan, 7.623 meter jembatan, 5.770 meter drainase, 10 unit pasar, 49 unit tambatan perahu, 1.330 unit sarana MCK dan 39 buah sarana olahraga.
Menurut pengelola Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Wahyu Nugroho, Rabu (5/12) penggunaan dana desa hingga saat ini masih di dominasi pembangunan infrastruktur, selain karena mudah dalam penyerapan anggaran, usulan masyarakat saat musyawarah desa, juga lebih banyak pada pembangunan infrastruktur.
“lebih dari 95 persen usulan terkait dengan pembangunan infrastruktur, karena harus di akui infrastruktur desa wilayah Kalimantan Selatan belum sebagus daerah lain,” ujarnya.
Adapun sumber pendapatan desa terang Wahyu, dibagi dalam dua bagian, yaitu dana transfer dan dana pendapatan asli.
Dana transfer ialah dana desa yang bersumber dari APBN, dan dana alokasi desa yang di bersumber dari APBD kabupaten. Kedua dana ini bersifat subsidi dari pemerintah.
Sedangkan dana pendapatan asli seperti bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, dan dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
“Kita inginkan pemerintah desa lebih memaksimalkan pendapatan asli daripada dana transfer,” terangnya lagi.

Lebih lanjut Wahyu berharap pemerintah desa di tahun mendatang sudah mulai memikirkan pembangunan sumber daya manusia seperti pelatihan keterampilan atau pembangunan badan usaha milik desa (BUMDes), karena menurut Wahyu, dengan dibangunnya BUMDes yang merupakan usaha desa ini akan sangat bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa selama dikelola dengan baik.
“Rasanya cukuplah pembangunan infrastruktur selama 4 tahun, jika masih adapun sedikit saja dan lebih banyak pada pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.

Wahyu juga mengatakan berdasarkan data yang ada saat ini tercatat ada 1030 BUMDes dari total 1.864 desa di Kalimantan Selatan.
“Saat ini pemerintah terus mendorong 834 desa yang belum memiliki BUMDes, untuk membangun BUMDes sebagai pendapatan asli desa jangka panjang,” pungkasnya.
(ASC/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.