23 Juni 2021

Komunitas Disabilitas Berharap PERDA Benar-Benar Dilaksanakan

1 min read

Komunitas Penyandang Disabilitas berfoto bersama Ketua Pansus Raperda Disabilitas, Zulfa Asma Vikra (pakai peci) seusai rapat paripurna dewan di Banjarmasin, Rabu (5/12/2018)

BANJARMASIN – Penyandang Disabilitas di Kalsel tercatat sebanyak 19 ribu orang. Baik tuna netra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunagrahita hingga tunaganda. Mereka memiliki berbagai komunitas sebagai wadah komunikasi antar mereka. Sayangnya, kehadiran mereka kerap dinilai tak berguna. Bahkan sering mendapatkan perlakuan yang kurang adil hingga diremehkan oleh masyarakat.

Kondisi ini sangat dirasakan meski panyandang disabilitas dilindungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bahkan daerah juga memiliki payung hukum berupa Perda Nomor 17 Tahun 2013, namun tidak dijalankan sesuai kontennya. Akibatnya para difabel merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Hal itu disampaikan seorang penyandang tunanetra, Syarkawi. Seorang Guru Pengajar Yayasan Fajar Harapan yang bergelar Sarjana Agama ini menuntut kesetaraan dan hak yang sama dengan non difabel. Menyusul disahkannya Perda Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan Disabilitas.

“Semoga payung hukum ini tidak hanya sebagai sebuah regulasi yang dibuat legislatif bersama eksekutif. Tapi harus di implementasikan dan diaplikasikan sungguh-sungguh,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Provinsi Kalsel, Agus Hidayat sangat menyayangkan sikap sejumlah pihak, baik instansi pemerintahan maupun swasta yang sering menolak mereka saat melakukan koordinasi terkait ketenagakerjaan. Ia merasa tak dipandang dan dianggap lemah.

“Padahal dibalik kekurangan fisik, kami juga memiliki kelebihan dan keterampilan yang belum tentu dikuasai oleh non difabel,” katanya.

Para difabel ini berharap lahirnya Perda Nomor 63 Tahun 2018 bisa dibarengi dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) nantinya. Karena tanpa regulasi turunan ini, pihaknya bakal tak akan mendapatkan perlakuan adil. Mengingat aturan sebelumnya juga demikian.

Selain itu, payung hukum ini didesak agar segera disosialisasikan kepada semua pihak sehingga tak ada lagi perlakuan yang meremehkan mereka. (NRH/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.