20 Juni 2021

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kalsel, Terbaik Nasional

2 min read

Kakanwil DPb Kalsel.

BANJARMASIN – Hingga November 2018 ini, realisasi belanja negara di Kalimantan Selatan ternyata baru mencapai 71 persen. Namun di sisa waktu yang hanya tinggal satu setengah bulan lagi,  sebelum tahun anggaran 2018 berakhir, kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPb) Kalimantan Selatan tetap optimis,  realisasi belanja negara dapat mencapai hingga 95%  pada akhir tahun nanti.  Optimisme itu diungkapkan kakanwil ditjen perbendaharaan (DPb) provinsi Kalimantan Selatan  Usdek Rahyono kepada wartawan, ketika ditanyakan soal pencapaian belanja negara di Kalimantan Selatan, jelang berakhirnya tahun 2018.

Usdek Rahyono menjelaskan, selama tiga tahun terakhir ini,  rata – rata realisasi belanja kementrian dan lembaga di provinsi Kalimantan Selatan, mampu mencapai hingga 90 persen, pada setiap akhir tahun anggaran. “Karena alasan itulah, kami optimis realisasi tahun ini dapat mencapai 95 persen,  yang didukung sejumlah data – data. Diantaranya terkait kontrak terverifikasi, yang hanya tinggal  menyisakan proses realisasi saja,” jelasnya.

Usdek juga mengatakan, bahwa pada tahun ini pagu belanja negara di provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 25,5 trilyun rupiah. Dimana anggaran itu terbagi melalui penyaluran di sejumlah kementrian dan lembaga vertikal, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Lebih lanjut Usdek memperkirakan, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Selatan juga diprediksi dapat mencapai 90%. Bahkan hingga November 2018 ini,  target itu sudah tercapai hingga 76%. Apalagi data tiga tahun terakhir juga memperlihatkan, rata – rata realisasi pendapatan negara di Kalimantan Selatan adalah sebesar 79%. Dimana sumber pendapatan negara itu adalah dari pajak serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Kondisi ini pulalah menurut Usdek, yang membuat Kalimantan Selatan menduduki posisi terbaik secara nasional, terkait Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada triwulan ketiga tahun 2018.  Prestasi ini diraih, sebagian besar karena tertibnya administrasi terkait penggunaan Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN)  di Kalimantan Selatan.

Setidaknya ada 12 indikasi yang membuat IKPA Kalimantan Selatan menduduki posisi pertama pada triwulan ketiga tahun 2018 ini. Diantaranya dilihat dari pengajuan data kontrak, pengajuan tagihan, serta tidak adanya dana pencairan yang dikembalikan atau retur, dan prosentase realisasi belanja serta pendapatan negara. Kondisi ini menurut Usdek, didukung seluruh pihak yang mendapatkan kucuran dana dari negara tersebut, untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku. (RIW/FHF/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.