30 Juli 2021

UU 18 Tahun 2017, Pemda Dilibatkan Pada Perlindungan Pekerja Migran

2 min read

Sekretaris utama BNP2TKI saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Jum'at (16/11).

BANJARMASIN – Hingga November ini, diperkirakan ada sebanyak 10.000 pekerja migran Indonesia (PMI), memakai jalur non prosedural atau ilegal untuk menuju salah satu negara Timur Tengah. Tujuannya tidak lain untuk bekerja, dimana adalah kebanyakan adalah sebagai asisten rumah tangga atau pembantu, terutama ke Arab Saudi. Paling banyak dari provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara dari Kalimantan Selatan, perkiraannya mencapai 440 orang hingga Oktober lalu. Padahal, pemerintah sudah memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke negara – negara Timur Tengah, dan masih memberlakukannya hingga saat ini. Bahkan demi lebih melindungi para pekerjanya di luar negeri, pemerintah Indonesia pun juga sudah menerbitkan undang – undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, pada Oktober 2017 lalu.

“Saya hadir di Banjarmasin untuk mensosialisasikan undang – undang nomor 18 tahun 2017, terutama soal implementasinya terkait keterlibatan pemerintah daerah pada program perlindungan pekerja migran. Ini sesuatu yang baru, mengingat pada undang – undang sebelumnya pemerintah daerah tidak dilibatkan sama sekali,” jelas Tatang Budiutama Rozak, sekretaris utama BNP2TKI saat berada di Banjarmasin untuk menghadiri dan menutup rapat koordinasi yang digelar BP3TKI Banjarbaru, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Jum’at (16/11).
Tatang menjelaskan, pemerintah daerah sudah seharusnya dilibatkan, mengingat para pekerja migran adalah berasal dari daerah. Tentunya, menurut Tatang, pemerintah daerahlah yang mengenal karakteristik warganya masing – masing.
“Dalam undang – undang nomor 18 tahun 2017 ini, justru pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak pemerintah untuk perlindungan pekerja migran. Amanatnya bahkan dimulai dari pemerintah provinsi hingga tingkat pemerintah desa. Karena itu kedepannya akan dibentuk layanan satu pintu, yang memberikan kemudahan kepada pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri,” tambahnya.

Selain menutup rakor penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berbasis online sistem dalam pelaksanaan undang – undang nomor 18 tahun 2017 yang diselenggarakan BP3TKI Banjarbaru di Banjarmasin, Tatang juga memberikan materi terkait undang – undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Sehingga seluruh peserta yang berasal dari sejumlah instansi dan lembaga pemerintah terkait ketenagakerjaan, dapat memahami dan mengimplementasikan undang – undang tersebut. (RIW/FHF/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?