13 April 2021

Gelar Rakor, BP3TKI Target Pekerja Migran Kalsel Lebih Terlindungi

2 min read

Sekretaris Daerah provinsi Kalsel saat membuka rakor BP3TKI Banjarbaru di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin pada Kamis (15/11).

BANJARMASIN – Data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Banjarbaru menyebutkan, hingga saat ini masih ada saja pencari kerja asal Kalimantan Selatan, yang mencoba peruntungannya menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ke wilayah Timur Tengah. Khususnya untuk tawaran pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga, meski harus memakai jalur ilegal.  Terbukti selama Oktober 2018 lalu saja, setidaknya BP3TKI bekerjasama dengan pengelola bandara PT Angkasa Pura 1 bandara Syamsudin Noor, berhasil mengamankan 14 orang, yang diindikasikan hendak berangkat ke Arab Saudi, untuk tujuan bekerja.

“Itu jumlah yang ketahuan saja, dan masih banyak lagi yang lepas dari pengawasan. Apalagi mereka berpura – pura menjadi pelancong dari Banjarmasin, kemudian dari kota lain di Indonesia, umumnya Jakarta, barulah mereka berangkat ke Arab Saudi,” jelas kepala BP3TKI Banjarbaru Amanullah, saat mendampingi kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kalsel Sugian Noorbah, saat dimintai keterangan oleh wartawan pada Kamis (15/11).

Menyambung keterangan kepala BP3TKI itu, kadisnakertrans Kalsel Sugian Noorbah mengaku, pihaknya sudah memperketat pengawasan keberangkatan ke luar negeri, khususnya negara – negara Timur Tengah. Bekerjasama dengan pihak kantor imigrasi, maka setiap pengajuan paspor untuk tujuan ibadah umroh, harus menyertakan surat rekomendasi dari kanwil kementerian agama setempat.

“Langkah ini diambil, mengingat ibadah umroh sering dijadikan kedok bagi para pekerja migran itu, untuk mencapai Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Apalagi pada saat – saat seperti ini, dimana keberangkatan ibadah umroh terus meningkat di bandara Syamsudin Noor. Satu dua ada saja terselip pekerja migran ilegal,” jelasnya.

Jalan ini menurut  Sugian, menjadi salah satu alternatif bagi mereka, mengingat sejak tahun 2015 lalu, pemerintah sudah menerapkan moratorium pengiriman tenaga kerja ke negara – negara Timur Tengah.

Dengan alasan inilah, maka kemudian BP3TKI menggelar rapat koordinasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berbasis online sistem dalam pelaksanaan undang – undang nomor 18 tahun 2017, selama dua hari mulai Kamis (15/11) hingga Jum’at (16/11) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Dimana pembukaan rakor dilakukan oleh sekretaris daerah provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie.

Dalam sambutannya Haris berharap, rakor kali ini dapat memberikan solusi terbaik, untuk mengatasi masalah pekerja migran ilegal ini.

“Hal itu mengingat, sampai saat ini,  sebagian besar masyarakat masih saja beranggapan, bahwa bekerja di Arab Saudi dapat menghasilkan gaji besar, tanpa memperhatikan kualitas dan keterampilan yang dimiliki. Apalagi posisi pekerjaan di sana hanya sebagai pembantu rumah tangga,” jelasnya.

Haris tidak ingin, kasus hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, tidak menimpa salah satu warga Kalsel, hanya gara – gara mereka tidak terlindungi karena berangkat tanpa sepengetahuan negara.

“Kita pernah berhasil melakukan negosiasi untuk menghentikan hukuman mati kepada beberapa pekerja asal Kalsel, yang dituduh melakukan tindakan pembunuhan. Pemerintah tidak ingin  kasus serupa terulang,” tutupnya.

Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia sudah memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke negara – negara Timur Tengah. Diantaranya ke Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Yordania dan Yaman.  Hingga saat ini, moratorium itu belum dicabut oleh pemerintah. Alasannya, negara –  negara Timur Tengah tersebut, masih belum memiliki kebijakan yang dapat melindungi pekerja migran, khususnya pekerja asal Indonesia. (RIW/FHF/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.