NewsProvinsi Kalsel

Tingkatkan Peran Badan Publik, Dinas Kominfo Kalsel Gelar Bimtek

KALSEL – Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) peningkatan peran Badan Publik dalam rangka Membudayakan Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (6/11)  di salah satu hotel di Banjarbaru. Bimtek di buka oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel melalui Sekretarisnya Drs. H. Ahmad Rijani.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel Gt. Yanuar Noor Rifai dalam sambutan yang di bacakan Sekretarisnya Ahmad Rijani menyampaikan pertemuan Bimtek ini di rasa penting diselenggarakan terkait dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,  menurutnya ini merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan dan segala sesuatu yang berakibat dengan kepentingan publik. Oleh karena itu Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan badan publik SKPD lingkup Provinsi dalam membudayakan keterbukaaan informasi publik.

“Dengan di adakan Bimtek  peningkatan peran Badan Publik dalam rangka Membudayakan Keterbukaan Informasi Publik, ini di harapkan Badan Publik khususnya SKPD Pemprov Kalsel mendapatkan informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik”, jelasnya.

Sementara itu Narasumber Komisoner Komisi Informasi (KI) Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan Nadzmi Akbar Kepada Abdi Persada fm mengungkapkan salah satu tujuan di gelarnya Bimtek ini agar Badan Publik diantaranya SKPD, bisa memilah/ memilih dan menegaskan kembali informasi mana yang bersifat terbuka atau tertutup yang akan di sampaikan kemasyarakat atau ke publik.

Nadzmi menjelaskan lebih lanjut untuk informasi tersebut ada yang bersifat tertutup atau yang dikecualikan dan ada juga yang bersifat terbuka, untuk informasi yang bersifat tertutup ada 3 kategori yang harus di ketahui, yakni informasi yang harus ditutup, informasi wajib ditutup dan informasi terkadang boleh dibuka.

“Yang wajib tutup itu misalnya ketika informasi tersebut membahayakan keamanan negara, membahayakan tentang kekayaan alam indonesia dan apabila di buka bisa menghalang-halangi penyidikan, maka informasi itu wajib di tutup dan banyak lagi contoh yang lainnya “, jelas Nadzmi.

Sedangkan informasi yang bersifat terbuka juga ada 3 kategori harus di ketahui yakni, informasi yang di buka setiap saat, informasi berkala dan informasi serta merta.

“Tersedia setiap saat, itulah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik, artinya informasi tidak di buka, informasi tidak di umumkan namun informasi tersebut ada tersedia, jadi apa bila masyarakat meminta informasi tersebut sudah tersedia,  dan ini lah Badan Publik yang harus memahami dan mengetahuinya”, jelas Nadzmi.

Di tempat yang sama di sela-sela Bimtek berlangsung  Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Rijani mengatakan Bimtek ini baik sekali di selenggarakan, menurut Rijani informasi keterbukaan publik di era milenia  ini patut di perhatikan, karena ketidaktahuan tentang informasi keterbukaan publik dapat menimbulkan suatu masalah, oleh karena itu pihaknya melalui bidang Komisoner Komisi Informasi menggelar kegiatan Bimtek ini kepada Badan Publik SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

“Jadi Badan Publik SKPD terkait, nantinya dapat mengetahui, tentang permasalahan hukum, tuntutan, berbagai tanggapan publik, maupun penyelesaian permasalahan dan lainnya, yang kemudian di koordinasikan dengan Komisi Informasi yang memfasilitasi, sehingga informasi mana yang patut di sampaikan ke publik”, jelas Rijani.

Ahmad Rijani menambahkan untuk kegiatan bimtek SKPD ini, di rencanakan akan di laksanakan 3 kali dalam setahun. Rijani berharap untuk tahun depan kegiatan bimtek ini agar bisa terus di galakan, mengingat pentingnya informasi keterbukaan publik di era milinia ini. (AF/FHF/EYN)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat