13 April 2021

Indeks Desa Membangun 2018, Kalsel Masih Miliki 857 Desa Sangat Tertinggal

2 min read

Kadis PMD (depan) dan ass II bidang ekonomi dan pembangunan pemprov Kalsel (belakang) saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Selasa (6/11)

BANJARMASIN – Ada data yang menarik perhatian semua pihak terutama jurnalis, dalam sambutan gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang dibacakan asisten II bidang ekonomi dan pembangunan pemprov Kalimantan Selatan Hermansyah Manap, pada pembukaan rapat koordinasi III program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa – P3MD, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin pada Selasa (6/11). Data itu adalah soal jumlah desa sangat tertinggal di Kalimantan Selatan, yang jumlahnya mencapai 857 desa pada tahun 2018 ini. Jumlah itu sudah mengalami penurunan lumayan banyak, dibanding kondisi tahun 2016 lalu, dimana jumlah desa sangat tertinggal mencapai 1.184 desa. Data ini merupakan hasil penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2016 – 2018.

 

Ketika ditanyai wartawan soal data tersebut, asisten II bidang ekonomi dan pembangunan pemprov Kalimantan Selatan Hermansyah Manap, usai membuka rakor III P3MD mengatakan, data itu memperlihatkan secara gamblang, soal keberhasilan Kalimantan Selatan menurunkan jumlah desa sangat tertinggal selama 3 tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2016. Termasuk jumlah desa tertinggal, yang turun dari 254 desa pada 2016, menjadi 95 desa pada tahun ini

 

“Ini sekaligus membuktikan, bahwa program dana desa di Kalimantan Selatan sudah tepat sasaran, dan dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya oleh masyarakat desa. Terutama untuk membangun sejumlah sarana infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan sarana sanitasi,” jelasnya.

 

Lebih lanjut Hermansyah mengatakan, selain membahas soal kesuksesan Kalimantan Selatan menurunkan jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal, rakor yang digelar dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) Kalimantan Selatan tersebut, juga untuk mengevaluasi pemanfaatan dana desa.

 

“Setidaknya ada dua hal, pertama kita sejauh mana efektivitas pelaksanaan dari dana desa itu sendiri. Jadi di lapangan seperti apa, sudah bisakah artinya masyarakat desa ini memanfaatkan itu secara benar. Kemudian yang kedua tentunya kita bisa mengevaluasi, sekaligus kita mencarikan solusi bilamana masih ada kekurangan dalam pelaksanaan, tentu kita akan lakukan perbaikan. Kita lakukan koordinasi, kita lakukan sinergisitas antara semua badan – badan yang ada di desa. Termasuk pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten kota,” jelasnya lagi.

 

Namun menurut kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kalimantan Selatan Gusti Syahyar, berdasarkan kriteria yang dimiliki provinsi Kalimantan Selatan selama ini, jumlah desa sangat tertinggal hanya sekitar 830 desa pada tahun 2015,  dan turun menjadi sekitar 500 desa pada tahun ini.

 

“Sebenarnya kita punya kriteria sendiri ya, bagaimana kita mengukur desa itu sebagai desa tertinggal, berkembang dan maju. Tapi kemudian ada peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang membuat indeks desa membangun. Ini yang menyebabkan adanya perubahan – perubahan paradigma,  tentang penyusunan kriteria dan sebagainya penilaian terhadap desa tertinggal, desa sangat tertinggal, desa maju dan desa mandiri. Oleh karena itu kita akan melakukan penilaian ulang, untuk sinkronisasi data tersebut,” tutup lelaki yang pernah menduduki jabatan pj bupati Tapin.

 

Data indeks desa membangun tahun 2016 menyebutkan, ada 13 ribu 435 desa sangat tertinggal yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena itulah, pada rencana pembangunan jangka menengah nasional – RPJMN 2015 – 2019, 5.000 desa sangat tertinggal masuk dalam prioritas pembangunan. Termasuk pula didalamnya 5.000 desa tertinggal, 2.500 desa berkembang dan 2.500 desa maju. (RIW/FHF/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.